PADANG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Padang resmi memulai pengerjaan fisik rehabilitasi bendungan dan saluran drainase yang rusak akibat bencana banjir sejak Senin (10/8/2026). Langkah cepat ini diambil setelah seluruh tahapan perencanaan serta proses tender proyek rampung dilaksanakan sesuai prosedur operasional standar.
Pemulihan infrastruktur pascabencana ini didanai melalui alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Pengerjaan di lapangan difokuskan pada sejumlah titik vital guna memulihkan fungsi aliran air dan memastikan mobilitas warga kembali normal.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bergerak cepat menangani dampak bencana. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh proses rekonstruksi wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas dan mematuhi regulasi perundang-undangan.
“Sama seperti masyarakat, kita juga ingin cepat. Namun ada tahapan perencanaan dan tender yang tidak bisa dibypass, karena ada aturan yang mengikat,” ujar Fadly Amran.
Ia bersyukur beberapa rehabilitasi fisik kini sudah mulai berjalan seiring selesainya proses administrasi. Fadly juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi atas kesabaran warga Kota Padang selama masa persiapan proyek.
Tujuh Paket Proyek Serentak
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, menjelaskan bahwa pengerjaan lapangan kini sudah berjalan serentak di beberapa lokasi terdampak. Saat ini, tercatat ada tujuh paket proyek fisik yang mulai dikerjakan, antara lain: rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehabilitasi bendungan di Limau Manis, bendungan di Lubuk Kilangan, rehabilitasi bendungan di Sungkai dan perbaikan drainase di Tabiang Banda Gadang.
Proyek ini ditargetkan mampu mengoptimalkan kembali sistem saluran air. Dengan demikian, risiko genangan dan ancaman banjir susulan di masa mendatang dapat diminimalisir demi keamanan aktivitas masyarakat.
Saat meninjau pelaksanaan proyek, Malvi Hendri menyampaikan bahwa pemulihan fasilitas publik menjadi prioritas utama untuk menjaga ketahanan sektor sosial dan ekonomi warga. Terlebih, Kota Padang baru saja kembali diuji oleh bencana banjir pada 3 Agustus lalu.
“Tugas kita bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, melainkan memastikan bahwa infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial warga terbangun lebih baik,” tegas Malvi.
Ia menambahkan, Pemko Padang akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan perbaikan secara bertahap sesuai kewenangan yang dimiliki. (*)
