PADANG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat memulihkan infrastruktur publik pascabencana banjir besar yang melanda ibu kota Provinsi Sumatra Barat pada awal Agustus lalu. Dua proyek strategis, yakni Rehabilitasi Drainase Paket 11 di Kecamatan Nanggalo dan Rehabilitasi Bendung Batu Busuk-Sungkai 1 di Kecamatan Pauh, resmi dikebut secara simultan demi mengantisipasi ancaman banjir susulan.
Langkah taktis ini diambil menyusul cuaca ekstrem yang memicu banjir luapan di sejumlah titik di Kota Padang pada 3 Agustus lalu. Kerusakan saluran air dan bendungan dinilai menjadi pemicu utama yang harus segera ditangani agar aktivitas sosial dan ekonomi warga tidak lumpuh berlarut-larut.
Proyek Rehabilitasi Drainase Paket 11 yang berlokasi di Kawasan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, resmi dimulai pada Senin (10/8/2026). Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, turun langsung ke lapangan untuk meninjau dimulainya pengerjaan fisik proyek tersebut.
Menurut Malvi, pengerjaan difokuskan pada perbaikan dinding saluran yang rusak serta optimalisasi kapasitas tampung drainase. Target utamanya adalah memastikan debit air hujan dapat mengalir lancar tanpa menyumbat dan meluap ke permukiman warga.
“Melalui rehabilitasi ini, kita mengupayakan agar aliran air dapat mengalir secara optimal. Tujuannya jelas, meminimalisir potensi genangan maupun ancaman banjir susulan di masa mendatang demi kelancaran aktivitas serta keamanan masyarakat setempat,” ujar Malvi Hendri di sela-sela peninjauan proyek.
Sektor Pengairan: Bendung Batu Busuk Dikebut
Tidak hanya membenahi saluran air di kawasan perkotaan, Dinas PUPR Kota Padang juga menginterupsi kerusakan infrastruktur pengairan di wilayah hulu. Sehari sebelum proyek drainase dimulai, pihak dinas telah mengoperasikan alat berat untuk memulai rekonstruksi Bendung Batu Busuk-Sungkai 1 di Kecamatan Pauh.
Bendungan ini memiliki peran vital dalam menyuplai air bersih dan sistem irigasi pertanian warga setempat. Kerusakan pada struktur bendung akibat hantaman banjir awal Agustus lalu sempat mengancam produktivitas lahan tani di wilayah sekitarnya. Pemulihan ini menjadi bagian dari komitmen percepatan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana sektor pengairan.
Malvi Hendri menegaskan bahwa Pemko Padang mengusung prinsip build back better (membangun kembali dengan lebih baik). Pemerintah tidak ingin sekadar mengembalikan kondisi fisik infrastruktur seperti semula, melainkan meningkatkan ketahanan struktur bangunan agar lebih kokoh menghadapi potensi bencana di masa depan.
Namun, ia juga mengakui tantangan di lapangan tidaklah mudah. Keterbatasan wewenang dan anggaran membuat Pemko Padang harus menyusun skala prioritas dan membuka ruang kerja sama yang luas dengan pemangku kepentingan lain.
“Tugas kita bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, melainkan memastikan bahwa infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial warga terbangun lebih baik. Apalagi tanggal 3 Agustus kemarin kita baru saja diuji kembali dengan bencana banjir. Kita tetap berkolaborasi dengan berbagai pihak dan secara bertahap akan kita perbaiki satu-persatu sesuai kewenangan Pemerintah Kota Padang,” pungkas Malvi.
Warga diimbau untuk ikut menjaga kebersihan fasilitas yang sedang diperbaiki dengan tidak membuang sampah ke aliran drainase demi menjaga daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. (*)
