JAKARTA, POLIKATA.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendesak PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperjelas dan mengawal setiap rencana pengadaan kereta, termasuk opsi impor, agar benar-benar berdasarkan kebutuhan dan tetap sejalan dengan penguatan industri perkeretaapian nasional. Di saat yang sama, Andre meminta aktivasi kembali sejumlah jalur kereta api di Sumatera Barat segera memiliki kepastian waktu pelaksanaan.
Hal itu disampaikan Andre dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Direksi PT KAI, Rabu (23/9/2026). Menurutnya, kebutuhan impor kereta masih dimungkinkan mengingat kapasitas produksi PT Industri Kereta Api (INKA) belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengembangan industri kereta api dalam negeri.
“Kalau memang kita membutuhkan impor, tentu kita membutuhkan INKA untuk bisa terus dikembangkan. Tapi kita tetap butuh impor,” kata Andre.
Andre menegaskan, impor bukan persoalan yang harus dipertentangkan sepanjang dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan. Karena itu, ia meminta KAI memastikan setiap rencana pengadaan memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta tetap mempertimbangkan kepentingan industri nasional.
“Kami tidak ada masalah kalau impor itu dilaksanakan. Tapi tentu harus sesuai kebutuhan dan tetap mengembangkan kepentingan industri dan pemerintah,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut.
Untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, Andre juga meminta koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan sejak awal. Menurutnya, pengawasan dan kajian yang komprehensif penting agar keputusan pengadaan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Sekali lagi, itu harus diselesaikan di antara pihak terkait, termasuk melibatkan BPKP,” tegasnya.
Namun, perhatian Andre tidak hanya tertuju pada pengadaan sarana kereta. Ia juga secara khusus menyoroti rencana aktivasi kembali jalur kereta api di Sumatera Barat yang selama ini dinantikan masyarakat.
Andre meminta KAI dan pemerintah tidak sekadar menyampaikan rencana, tetapi memberikan kepastian kapan aktivasi tersebut benar-benar dapat dilaksanakan. Apalagi, jalur kereta api di Sumbar memiliki nilai strategis untuk menghubungkan sejumlah daerah sekaligus menghidupkan kembali pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian yang telah tersedia.
“Di daerah pemilihan saya, Sumatera Barat juga akan diaktifkan. Masyarakat selalu bertanya-tanya kapan aktivasi ini bisa dieksekusi,” kata Andre.
Sejumlah konektivitas yang menjadi perhatian mencakup Padang, Padang Panjang, Solok hingga Sawahlunto. Andre berharap proses aktivasi tidak kembali berlarut-larut sehingga manfaat jalur kereta api tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.
Bahkan, Andre mendorong agar aktivasi tersebut dapat dilakukan pada Oktober mendatang. Ia menyebut opsi peluncuran pada 21 atau 22 Oktober sebagai target yang perlu dipersiapkan secara serius. “Kalau bisa, 21 atau 22 Oktober kita launching,” ujarnya.
Bagi Andre, kepastian jadwal menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam merealisasikan konektivitas perkeretaapian di Sumatera Barat. Dengan adanya tanggal dan tahapan yang jelas, masyarakat dapat mengetahui progres program sekaligus memastikan bahwa rencana aktivasi benar-benar bergerak menuju pelaksanaan.
Ia menilai pengaktifan kembali jalur KA Sumbar bukan sekadar menghidupkan kembali perjalanan kereta, tetapi juga dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung mobilitas masyarakat, serta membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Sumatera Barat.
Andre pun meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat dan berkoordinasi agar rencana tersebut tidak berhenti pada wacana. Bagi dia, kebutuhan masyarakat di Sumatera Barat adalah kepastian bahwa jalur kereta yang selama ini dinantikan benar-benar kembali beroperasi. (*)
