SAWAHLUNTO, POLIKATA.COM — Pemerintah Kota Sawahlunto memperkuat upaya mitigasi bencana dengan memetakan sejumlah faktor yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mengambil langkah pencegahan sebelum bencana terjadi.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) daerah rawan bencana yang dibuka Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta jajaran terkait penanggulangan bencana. Kegiatan digelar untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengenali potensi ancaman dan melakukan mitigasi bencana di wilayah masing-masing.
Dalam kegiatan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sawahlunto memaparkan hasil survei dan pemetaan terhadap sejumlah kondisi yang dinilai dapat meningkatkan risiko banjir maupun tanah longsor.
Dari hasil pemetaan, BPBD mengidentifikasi sedikitnya empat faktor utama yang perlu mendapat perhatian. Pertama, terganggunya daerah resapan air akibat penebangan pohon yang berfungsi sebagai penahan tanah di kawasan lereng.
Kedua, masih terdapat riol jalan yang tidak tersedia maupun tidak berfungsi. Ketiga, kapasitas riol yang belum maksimal dalam menampung limpasan air hujan sehingga berpotensi menyebabkan air meluap ke badan jalan.
Sedangkan faktor keempat adalah masih adanya rumah warga yang belum memiliki talang air. Kondisi tersebut dapat menyebabkan aliran air hujan tidak terarah dan berpotensi menambah limpasan di lingkungan permukiman.
Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah meminta hasil pemetaan tersebut tidak berhenti sebatas data, tetapi segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
“BPBD bersama perangkat daerah terkait agar menindaklanjuti hasil pemetaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” kata Jeffry dalam kegiatan tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk mengambil langkah mitigasi di wilayah masing-masing, khususnya terhadap empat faktor yang telah diidentifikasi BPBD.
Menurutnya, pengurangan risiko bencana harus dilakukan sejak sebelum bencana terjadi. Karena itu, pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat mengenai kondisi wilayah menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan.
Selain pemerintah, tujuh Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah aktif di Kota Sawahlunto juga diminta memberikan perhatian khusus terhadap hasil pemetaan tersebut. Destana diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan peran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Koordinasi antara BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta kelompok siaga bencana dinilai menjadi kunci agar hasil survei dan pemetaan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap potensi banjir dan tanah longsor dapat diantisipasi lebih dini, sekaligus memperkecil dampak yang mungkin terjadi terhadap masyarakat dan lingkungan.
Upaya mitigasi berbasis pemetaan ini sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh unsur hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. (*)
