PADANG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Padang memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana. Sebanyak 60 anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Padang Timur mengikuti Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tahun 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang.
Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Wali Kota Padang Fadly Amran di Convention Hall Bukit Lampu, Senin (21/9/2026). Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, hingga Jumat (25/9/2026).
Peserta tidak hanya dibekali pengetahuan dasar kebencanaan, tetapi juga diarahkan memiliki kemampuan yang dapat ditularkan kepada masyarakat melalui peran sebagai pengajar atau trainer dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Camat Padang Selatan Aidil Zulhani.
Dalam pembukaan pelatihan, Fadly Amran menegaskan KSB merupakan salah satu ujung tombak Pemko Padang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Keberadaan KSB dinilai penting karena penanganan awal ketika bencana terjadi membutuhkan sumber daya yang memahami kondisi wilayah dan mampu bergerak secara cepat.
Menurut Fadly, Kota Padang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, hujan ekstrem, banjir, banjir bandang, tanah longsor hingga angin puting beliung.
Karena itu, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Pemetaan potensi risiko, pembagian peran, koordinasi dan kemampuan melakukan tindakan awal harus dipersiapkan sejak dini.
“Kota Padang ini memiliki berbagai jenis bencana. Ketika nanti terjadi suatu bencana, harus terpetakan dengan baik siapa, di mana, dan bagaimana penanganan pertama harus diberikan dan dilakukan,” kata Fadly.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan secara serius dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh di tengah masyarakat.
“Kita harus betul-betul meningkatkan kesiapsiagaan dan kesigapan kita dalam menghadapi bencana, karena ini sesuai dengan program unggulan kita yaitu Padang Sigap. Maka dari itu, amanah yang kita pegang dalam pelatihan ini harus betul-betul dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim atas dukungan terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut melalui Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Padang.
Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memperkuat program pembangunan, termasuk dalam bidang kebencanaan yang bersentuhan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Kita apresiasi Bapak Helmi Moesim yang begitu peduli terhadap seluruh kemajuan pembangunan Kota Padang, dan juga telah banyak berkontribusi terhadap program-program unggulan Pemerintah Kota Padang,” ujarnya.
Sementara itu, Helmi Moesim mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kapasitas KSB sebagai mitra pemerintah di tengah masyarakat.
“Pemerintah kota memandang KSB sebagai mitra pemerintah dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Karena itu, kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kapasitas, membangun koordinasi, serta memperkuat peran KSB di tengah masyarakat,” ujar Helmi.
Cetak KSB yang Responsif
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton mengatakan pelatihan berlangsung selama lima hari dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
Peserta dipilih dari unsur KSB yang dinilai memiliki potensi untuk menjadi pengajar atau trainer dalam kegiatan penanggulangan bencana.
“Pelatihan ini diadakan selama lima hari, sampai dengan 25 September 2026 mendatang. Peserta pelatihan ini ditujukan kepada KSB yang memiliki potensi menjadi pengajar atau trainer dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebanyak 60 orang peserta,” terang Hendri.
Melalui pelatihan tersebut, BPBD Kota Padang menargetkan terbentuknya KSB yang lebih tangguh, responsif dan terorganisasi hingga tingkat kelurahan.
Kemampuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada peserta pelatihan. Para peserta nantinya dapat menjadi penggerak edukasi kebencanaan di lingkungan masing-masing, sehingga pengetahuan mengenai mitigasi, kesiapsiagaan dan respons awal terhadap bencana semakin luas di tengah masyarakat.
Penguatan kapasitas KSB menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Dengan masyarakat yang lebih siap, respons awal saat bencana terjadi diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi sebelum dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan unsur terkait tiba di lokasi. (*)
