SOLOK, POLIKATA.COM — Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Material lumpur dari kawasan perbukitan melanda permukiman warga hingga kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok.
Dampak bencana cukup luas. Sebanyak 12 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Solok dilaporkan mengalami kerusakan berat. Aktivitas pemerintahan di kawasan tersebut pun terganggu akibat terjangan material banjir.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turun langsung meninjau penanganan bencana, Selasa (22/9/2026), setelah sebelumnya melakukan pemantauan pada Senin malam (21/9/2026).
Dalam kunjungannya, Mahyeldi menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Selain pencarian korban, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk makanan dan logistik, tetap terpenuhi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah di Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak. Tadi ada dua orang yang hilang, alhamdulillah satu sudah ditemukan. Mudah-mudahan satu korban lagi juga dapat segera ditemukan,” ujar Mahyeldi di lokasi bencana.
Selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan warga, gubernur meminta proses pendataan serta validasi kerusakan dilakukan secepat mungkin. Data tersebut diperlukan sebagai dasar pemerintah dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Melalui Pak Sekda, validasi data harus segera disiapkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Pusat Pemerintahan Terdampak
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan dampak galodo cukup parah karena kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok berada di wilayah yang terdampak langsung.
“Ini duka kita bersama. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah,” ujar Jon Firman Pandu.
Setelah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemkab Solok menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Status tersebut menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi dan percepatan penanganan di lapangan.
Rumah Dinas Wakil Bupati Solok kemudian dialihfungsikan menjadi posko evakuasi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah juga menyiagakan dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak.
Tak hanya penanganan warga, pemerintah juga mulai mengantisipasi ancaman banjir susulan. Alat berat disiagakan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas terkait untuk melakukan pengerukan material sedimen di sungai.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi, mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan dini terkait potensi curah hujan tinggi di wilayah Solok.
Mahyeldi meminta seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dan tetap mengedepankan koordinasi selama masa tanggap darurat. Penanganan korban, keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pendataan kerusakan menjadi fokus pemerintah untuk memastikan proses pemulihan dapat segera dilakukan. (*)
