AGAM, POLIKATA.COM— Pemulihan sektor pendidikan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra terus dipercepat. Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Perkembangan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Abdul Mu’ti, dalam laporan perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang pendidikan dasar dan menengah yang digelar secara virtual, Rabu (23/9/2026).
Forum tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd Lutfi, bersama perwakilan sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Abdul Mu’ti mengatakan, pemulihan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Pemerintah menempatkan keberlanjutan hak belajar anak sebagai prinsip utama dalam proses pemulihan.
“Prinsip utamanya adalah hak belajar anak tidak boleh terhenti meskipun berada dalam situasi bencana,” ujar Abdul Mu’ti dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, keberhasilan pemulihan pendidikan tidak semata-mata dilihat dari kembalinya fungsi bangunan sekolah. Lebih dari itu, pemerintah memastikan setiap anak di wilayah terdampak tetap memperoleh layanan pendidikan secara berkesinambungan.
Layanan pendidikan tersebut juga diarahkan agar lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.120 sekolah berada di Aceh, 1.149 sekolah di Sumatera Utara, dan 653 sekolah di Sumatera Barat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.821 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di gedung asal. Sementara itu, 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat sambil menunggu kepastian lahan relokasi maupun penyelesaian pembangunan ruang kelas permanen.
Selain itu, terdapat dua sekolah yang masih menumpang di bangunan lain untuk memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung.
Anggaran Rp5,6 Triliun
Untuk mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi sarana pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5,6 triliun bagi pemulihan pendidikan di tiga provinsi terdampak.
Anggaran tersebut terdiri atas APBN eksisting sekitar Rp4,22 triliun dan tambahan anggaran belanja sekitar Rp1,39 triliun.
Program revitalisasi ditujukan kepada 3.132 sekolah dengan total nilai anggaran mencapai Rp3,03 triliun. Seluruh sekolah penerima program disebut telah menandatangani perjanjian kerja sama.
Sementara itu, dana yang telah disalurkan ke rekening sekolah mencapai sekitar Rp2,63 triliun.
Dari sisi pembangunan fisik, progres juga terus bergerak. Sebanyak 562 sekolah telah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen, sedangkan 1.954 sekolah lainnya telah mencapai progres di atas 50 persen.
Percepatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan aktivitas pendidikan di daerah terdampak sekaligus membangun fasilitas pendidikan yang lebih siap menghadapi ancaman bencana.
Pemerintah menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan bangunan, tetapi juga memastikan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa harus menunggu seluruh infrastruktur kembali normal. (*)
