PADANG PANJANG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemulihan diarahkan tidak hanya pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat dan pelayanan publik kembali berjalan normal.
Langkah tersebut dilakukan Pemko Padang Panjang dengan mengikuti Rapat Koordinasi dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Alam di Sumatera, Rabu (23/9/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRRP) Pascabencana Sumatera.
Dari Padang Panjang, rakor diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, Indra Gusnady, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko memantau perkembangan penanganan pascabencana sekaligus menyelaraskan langkah daerah dengan kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat.
Dalam rakor, Tito menekankan pentingnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu. Penanganan pascabencana, menurutnya, tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antarkementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Kita tidak hanya memperbaiki sekolah, namun akses dan jalan menuju sekolah juga diperbaiki, termasuk bantuan buku. Selain itu, kita juga membangun kembali program sekolah agar guru dan siswa lebih nyaman dan baik lagi dalam belajar,” kata Tito.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana harus mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan kembali infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan pemulihan pelayanan publik serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Bagi Pemko Padang Panjang, arahan tersebut menjadi bahan penting dalam mempersiapkan tahapan pemulihan pascabencana. Pemko melalui OPD terkait terus mengikuti perkembangan pembahasan Satgas PRRP, terutama yang berkaitan dengan sektor infrastruktur dan bidang lain dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Koordinasi ini penting bagi daerah untuk memastikan setiap arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat dapat dipahami serta disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Indra.
Menurutnya, sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan daerah diperlukan agar program pemulihan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Setiap perkembangan yang disampaikan dalam rakor menjadi bahan bagi Pemko Padang Panjang untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan dan kondisi daerah.
Indra menambahkan, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak semata-mata ditujukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang terdampak. Proses tersebut juga harus memastikan keberlanjutan pelayanan publik serta kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Pemko Padang Panjang terus mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Arahan Pemerintah Pusat diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menentukan langkah pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. (*)
