PADANG PANJANG, POLIKATA.COM — Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Polres Padang Panjang memperkuat sinergi dalam membangun ketahanan pangan yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Pemerintah Bersama Masyarakat dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Guna Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang” yang digelar di Aula Bhayangkara Tathya Dharaka Polres Padang Panjang, Rabu (16/9/2026).
FGD yang dibuka Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Yudi Rumantoro, menjadi wadah untuk memetakan potensi pangan daerah, mengidentifikasi berbagai tantangan, sekaligus merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat.
Kombes Pol Yudi berharap forum tersebut tidak berhenti sebatas pertukaran gagasan. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan perlu bermuara pada program konkret yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
“Semoga FGD ini bisa melahirkan program dan gagasan yang bermanfaat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, mengatakan pembangunan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, aparat keamanan, kelompok tani, pelaku UMKM hingga masyarakat harus bergerak dalam satu kolaborasi.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya bahan pangan. Potensi lokal juga harus dikembangkan sehingga mampu menghasilkan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Ketahanan pangan harus kita bangun secara bersama-sama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan masyarakat, kelompok tani, pelaku UMKM, serta seluruh unsur terkait agar potensi yang ada dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi,” kata Allex.
Ia berharap berbagai gagasan yang muncul dalam FGD dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program yang konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
Sementara itu, Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi menilai ketahanan pangan merupakan sektor strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi.
Polres Padang Panjang, katanya, siap mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui peran Bhabinkamtibmas yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat kelurahan dan nagari.
“Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek strategis. Polri tentunya mendukung program ketahanan pangan pemerintah dan mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkannya,” ujar Wisnu.
FGD tersebut diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari berbagai unsur, di antaranya Bhabinkamtibmas, pelaku UMKM, kelompok tani, lurah, serta wali nagari di wilayah hukum Polres Padang Panjang.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memperkaya gagasan dalam menyusun program ketahanan pangan yang aplikatif. Potensi pertanian dan usaha masyarakat diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga berkembang menjadi sumber pendapatan baru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, lurah se-Kota Padang Panjang, wali nagari di wilayah hukum Polres Padang Panjang, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), narasumber. (*)
