PADANG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Padang terus mempercepat pembenahan infrastruktur pengendali banjir dan pengairan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebanyak 21 paket pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 kini dikebut pengerjaannya.
Paket tersebut mencakup pembangunan dan penanganan drainase, irigasi, serta aliran sungai di sejumlah kawasan yang sebelumnya terdampak banjir pada November dan Desember 2025.
Percepatan pekerjaan itu dipastikan melalui pemantauan langsung terhadap progres di lapangan, salah satunya di Daerah Irigasi (DI) Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (24/9/2026).
Hasil pemantauan menunjukkan progres pekerjaan DI Lubuk Minturun telah mencapai 40 persen. Capaian tersebut berada 10 persen di atas target rencana, yang pada tahap ini dipatok sebesar 30 persen.
Dengan capaian tersebut, pekerjaan tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi sudah menunjukkan deviasi positif dibandingkan rencana awal.
Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang sekaligus PPK Well Of Sanora mengapresiasi kinerja pelaksana proyek yang mampu menjaga bahkan melampaui target pengerjaan.
“Progres Alhamdulillah on schedule. Yang ini di DI Lubuk Minturun itu progresnya telah mencapai 40 persen. Deviasinya berarti plus 10 persen dari target rencana 30 persen. Berarti lebih cepat 10 persen,” katanya saat meninjau lokasi pekerjaan.
Sesuai kontrak, pekerjaan DI Lubuk Minturun ditargetkan rampung pada **9 November 2026**. Namun, kontraktor pelaksana telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan.
“Di schedule ini akan selesai di tanggal 9 November, tetapi komitmen dari kontraktor akan berusaha ini akan cepat, lebih cepat dari kontrak yang ada,” ujarnya.
Untuk Sawah dan Kolam Warga
Percepatan pekerjaan DI Lubuk Minturun menjadi penting karena saluran irigasi tersebut memiliki fungsi langsung bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Aliran irigasi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengairan hamparan sawah sekaligus kolam-kolam perikanan milik masyarakat di kawasan tersebut.
Karena itu, penyelesaian pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keberlanjutan aktivitas pertanian dan perikanan warga.
“Daerah aliran irigasi ini sangat dibutuhkan masyarakat karena di aliran tersebut terdapat banyak kolam peternakan ikan masyarakat dan juga hamparan sawah yang harus dialiri,” jelasnya.
Selain DI Lubuk Minturun, 21 paket pekerjaan fisik yang dibiayai TKD tersebut tersebar di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan penanganan infrastruktur akibat dampak banjir.
Untuk wilayah Kecamatan Koto Tangah, pekerjaan mencakup kawasan Lubuk Minturun dan sekitarnya. Kemudian penanganan juga menyasar aliran Sungai Guwo di Kecamatan Kuranji, Tabing Banda Gadang di Kecamatan Nanggalo, serta aliran Baringin di Kecamatan Lubuk Kilangan.
Beberapa lokasi yang menjadi bagian dari pemantauan dan pekerjaan antara lain Drainase Kampung Apa, Drainase Surau Lubuk, DI Lubuk Minturun, dan Irigasi Lubuk Minturun 2.
Dinas PUPR Kota Padang juga tidak berhenti pada 21 paket pekerjaan yang tengah berjalan. Pemerintah daerah kini memproses tambahan empat paket pekerjaan fisik yang akan dibiayai dari sisa efisiensi tender TKD.
Tambahan paket tersebut diarahkan untuk semakin mengoptimalkan penanganan infrastruktur di Sungai Lareh, Kuranji, dan Lubuk Begalung.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan penanganan drainase, sungai, dan irigasi di wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap infrastruktur pengendali air.
Sebelumnya, Dinas PUPR Kota Padang juga terus melakukan pekerjaan terkait drainase dan sungai di sejumlah kawasan. Data pengadaan daerah menunjukkan adanya pekerjaan pembangunan serta pengawasan konstruksi untuk saluran drainase dan normalisasi sungai di beberapa lokasi Kota Padang.
Dengan percepatan 21 paket yang sedang berjalan serta tambahan empat paket baru, Pemko Padang menargetkan penanganan infrastruktur air dapat semakin optimal, terutama di kawasan yang sebelumnya mengalami persoalan banjir dan genangan.
Percepatan pekerjaan juga diharapkan tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi memastikan fungsi drainase, sungai, dan jaringan irigasi kembali optimal sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. (*)
