PADANG, POLIKATA.COM —Dampak banjir besar yang melanda Kota Padang pada awal Agustus lalu memicu langkah cepat dari pemerintah pusat dan daerah. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera langsung turun ke lapangan untuk melakukan audiensi sekaligus meninjau sejumlah lokasi terdampak bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran, Selasa (11/8/2026).
Usai menggelar pertemuan di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, rombongan bergerak meninjau kawasan rawan banjir di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Peninjauan meliputi wilayah Lapau Munggu RT 01/RW 06 dan Guo RT 03/RW 06, serta berlanjut ke kawasan Bypass Air Pacah di Kecamatan Koto Tangah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa banjir kali ini merupakan kejadian kedua setelah bencana serupa melanda pada November 2025 lalu. Kondisi yang berulang tersebut mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk segera memperbarui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar mencakup seluruh titik rawan secara komprehensif.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly di sela-sela peninjauan.
Fadly mengungkapkan, total anggaran yang diusulkan Pemko Padang dalam dokumen R3P tersebut mencapai Rp955,771 miliar. Usulan prioritas ini mencakup proyek-proyek strategis, antara lain, pembangunan bendungan retensi Air Pacah, perbaikan drainase kawasan Bypass di depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart.
Selain itu juga ada normalisasi Batang Maransi, pembangunan pengendali banjir dan sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal dan penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji
“Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima oleh pemerintah pusat,” tambah Wali Kota Padang tersebut.
Merespons paparan tersebut, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang, mengapresiasi respons cepat Pemko Padang, baik dalam penanganan darurat maupun penyiapan dokumen rekonstruksi. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, ia membenarkan bahwa ancaman banjir berulang di Kota Padang membutuhkan penanganan teknis yang mendalam serta dukungan penuh dari pusat.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu, perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” kata Brigjen Pol. Yopie.
Ia memastikan seluruh hasil evaluasi dan data lapangan akan segera dilaporkan kepada jajaran pimpinan pusat untuk ditindaklanjuti secara cepat.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tutur Yopie.
Kunjungan lapangan krusial ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang serta perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang. (*)
