TANMALAKA, POLIKATA.COM— Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang mengambil tindakan tegas terhadap lima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin berat. Kelimanya resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti tidak masuk kerja dalam waktu lama tanpa keterangan resmi.
Prosesi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap kelima PPPK tersebut dilaksanakan dalam upacara yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, Senin (5/10).
Lima PPPK yang diberhentikan tersebut yakni Riski Junaidi, Rendy Dhea Prakasa, Andes Suardi, Jefri Oktavianto, dan Yulio Hamdani Hadi.
Chandra mengatakan, ketidakhadiran dalam menjalankan kewajiban sebagai aparatur dalam kurun waktu yang sangat lama tanpa keterangan resmi menjadi pemicu utama pemberhentian terhadap kelima pegawai tersebut.
Menurutnya, keputusan PTDH bukan dilakukan secara tiba-tiba, melainkan merupakan tindak lanjut administrasi kepegawaian setelah melalui proses pemeriksaan dan penegakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 ayat (3) huruf e Perjanjian Kerja Nomor 870.386/PK-AT PPPK/BKPSDM-PDG/2025 tanggal 30 Juni 2025,” ujar Chandra.
Peringatan untuk Seluruh Anggota
Chandra menegaskan, setiap aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk memahami dan mematuhi aturan yang mengikat dalam pelaksanaan tugas. Disiplin, menurutnya, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh anggota Satpol PP Kota Padang tidak menganggap remeh aturan kepegawaian. Sebab, pelanggaran disiplin dapat berujung pada sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
“Jangan melangkahi aturan, karena kita diatur oleh aturan. Untuk itu kita harus mematuhi aturan-aturan tersebut. Apabila kita tidak mematuhi aturan, maka sanksi sudah siap menunggu kita,” tegasnya.
Chandra juga mengingatkan anggota yang dinilai perlu meningkatkan kedisiplinan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Saya ingatkan kepada seluruh anggota agar lebih berhati-hati lagi. Bagi mereka yang berada di lampu kuning, berhati-hatilah. Jangan sampai ada PTDH lagi,” katanya.
Tak Boleh Lagi Gunakan Atribut Satpol PP
Selain menyampaikan peringatan kepada jajaran yang masih aktif, Chandra juga menegaskan konsekuensi setelah keputusan PTDH berlaku.
Kelima pegawai yang telah diberhentikan tidak lagi diperbolehkan menggunakan atribut Satpol PP maupun mengatasnamakan diri sebagai bagian dari Satpol PP Kota Padang.
“Yakinlah rekan-rekan sekalian, jika kita melaksanakan dan mematuhi aturan maka kita akan selamat. Untuk kelima yang sudah di-PTDH ini, tidak ada lagi yang menggunakan atribut Satpol PP dan jangan sampai mengatasnamakan Satpol PP Padang,” ujarnya.
Ia berharap langkah tegas tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran. Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, dituntut memiliki personel yang disiplin, berintegritas, dan profesional.
Karena itu, Chandra meminta seluruh anggota menjadikan penegakan disiplin sebagai bagian dari tanggung jawab bersama agar pelaksanaan tugas di lapangan tetap berjalan optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Satpol PP Kota Padang dapat terus dijaga.(*)
