Pemerintah Indonesia mengambil langkah agresif untuk membentengi ketahanan pangan nasional dari ancaman kekeringan. Melalui gerakan tanam serempak di lahan seluas 50.000 hektare, pemerintah berupaya memulihkan produktivitas lahan pertanian, khususnya wilayah yang sempat luluh lantak akibat bencana alam.
Di Sumatera Barat, aksi nyata ini dipusatkan di Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Kamis (30/4/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, turun langsung ke sawah untuk memimpin penanaman padi sebagai simbol kebangkitan pertanian ranah Minang.
Gerakan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah strategi nasional yang dijalankan serentak di 25 provinsi untuk mengantisipasi puncak musim kering yang diprediksi tiba beberapa bulan ke depan.
“Kita harus cepat. Penanaman kembali lahan yang telah dipulihkan tidak boleh ditunda agar stok pangan, terutama beras, tetap aman,” tegas Mahyeldi di sela-sela kegiatannya.
Sumatera Barat mencatat sekitar 7.000 hektare lahan pertanian terdampak bencana hidrometeorologi. Dari jumlah tersebut, 3.902 hektare mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
Mahyeldi mengungkapkan progres yang menggembirakan, rehabilitasi fisik mencapai 62 persen, dan hampir separuhnya sudah mulai ditanami kembali.
Target Panen Agustus
Pemerintah daerah kini bergerak cepat memetakan wilayah rawan kekeringan sesuai arahan Kementerian Pertanian. Fokusnya jelas, memastikan petani bisa panen tepat waktu pada Agustus mendatang sebelum dampak kekeringan ekstrem meluas.
Idha Widi Arsanti, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, menambahkan bahwa dari total 50.000 hektare secara nasional, cakupannya meliputi 5.000 hektare lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR), 43.000 hektare Optimasi Lahan (Oplah), serta lahan-lahan rehabilitasi bencana.
“Lahan yang siap jangan dibiarkan menganggur. Kalau menunggu terlalu lama, lahan akan ditumbuhi semak dan kehilangan produktivitasnya,” ujar Idha.
Sementara itu, Bupati Agam Benni Warlis memaparkan tantangan di lapangan. Meski progres pemulihan berjalan, ancaman longsor susulan dan sedimentasi dari perbukitan masih menghantui sawah-sawah di Agam.
Namun, ada angin segar dalam pola penyaluran bantuan. Pemkab Agam menerapkan sistem transfer langsung ke rekening kelompok tani (padat karya) tanpa perantara.
“Masyarakat mengelola sendiri dananya, termasuk sewa alat. Ini membuat perputaran ekonomi langsung dirasakan di tingkat desa,” kata Benni.
Untuk mempercepat penanganan sedimentasi, Pemkab Agam kini tengah mengusulkan tambahan armada ekskavator mini kepada pemerintah pusat.
Langkah serempak ini diharapkan menjadi momentum bagi Sumatera Barat untuk tetap menjadi lumbung pangan nasional sekaligus membuktikan ketangguhan petani dalam menghadapi tantangan iklim dan bencana. (red)
