PADANG, POLIKATA.COM — Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., menghadiri rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah menyampaikan berbagai persoalan, kebutuhan, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Kegiatan yang diikuti para kepala daerah se-Sumatera Barat itu merupakan bagian dari agenda Komisi II DPR RI dalam menyerap informasi dan masukan langsung dari pemerintah daerah. Sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian dari pembahasan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Eka Putra turut menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, khususnya terkait penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut Eka Putra, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta lembaga legislatif di tingkat nasional sangat diperlukan. Sinergi tersebut dinilai penting agar berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta lembaga legislatif sangat penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah,” ujar Eka Putra dalam kesempatan tersebut.
Ia menyebut, pemerintah daerah memiliki berbagai tantangan dan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, forum kunjungan kerja Komisi II DPR RI menjadi ruang strategis untuk menyampaikan kondisi faktual di daerah sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Selain membahas penyelenggaraan pemerintahan, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk menyampaikan perkembangan pembangunan dan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Eka Putra berharap komunikasi dan sinergi yang terbangun melalui kunjungan kerja tersebut dapat ditindaklanjuti dengan dukungan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Harapannya, sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan bersama dan pembangunan di daerah bisa semakin cepat serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya.
Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. (*)
