PALEMBANG, POLIKATA.COM — Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setibanya di Kota Palembang, Sumatra Selatan, Senin (24/8/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di lapangan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tuntas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan penanganan karhutla di Provinsi Riau berjalan hingga tuntas. Dari Riau, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Palembang dan langsung menuju Posko Utama Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Provinsi Sumatra Selatan.
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya penguatan dukungan pemerintah untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah kebakaran meluas.
Data hingga 23 Agustus 2026 menunjukkan, Sumatra Selatan mencatat 12.956 titik panas (hotspot) dengan luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektare.
Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya. Sebanyak dua helikopter patroli dan enam helikopter water bombing disiapkan untuk mendukung pemantauan serta pemadaman dari udara.
Selain itu, sebanyak 20 unit ekskavator dikerahkan ke lokasi penanganan. Pemerintah juga mengerahkan 11.567 personel dari berbagai unsur untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di Sumatra Selatan.
Presiden juga meminta agar tindakan dini di setiap titik hotspot terus diperkuat. Deteksi dan respons cepat dinilai penting untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Tak hanya mengandalkan metode pemadaman konvensional, pemerintah juga mengembangkan inovasi bahan pemadam berbahan baku ubi atau singkong sebagai salah satu upaya memperkuat penanganan kebakaran.
Di sisi pencegahan, pemerintah menyiapkan 1.000 perwira TNI-Polri untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Penguatan infrastruktur pengendalian karhutla juga menjadi perhatian. Pemerintah akan memperbanyak sumur bor, embung, dan kanal, terutama di kawasan gambut yang memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran.
Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran tidak berhenti pada penanganan kebakaran yang sudah terjadi. Setiap kendala di lapangan harus segera dievaluasi dan kebutuhan tambahan harus dipenuhi secepat mungkin.
“Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman,” menjadi penekanan utama dalam upaya tersebut. Penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini, penguatan sarana dan personel, hingga langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas.
Dengan penguatan personel, armada udara, alat berat, sarana air, serta edukasi masyarakat, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Sumatra Selatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. (*)
