PADANG, POLIKATA.COM – Layanan transportasi massal modern berbasis jalan di Sumatera Barat segera memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), Pemerintah Kota Payakumbuh, dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota resmi menyepakati skema pendanaan bersama (joint funding) untuk mempercepat operasionalisasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Paliko.
Langkah strategis ini diambil guna menghadirkan moda transportasi interkoneksi yang efisien, murah, dan mampu memangkas beban ekonomi masyarakat di wilayah pelaju (komuter) Payakumbuh-Lima Puluh Kota.
Kesepakatan besar tersebut dimatangkan dalam rapat koordinasi sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumatera Barat, baru-baru ini. Selain menyusun nota kesepahaman (MoU) antara ketiga kepala daerah, pertemuan tersebut menelurkan keputusan pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal lintas wilayah.
Integrasi Angkutan Listrik dan Evaluasi Trayek
Pemerintah Kota Payakumbuh bergerak cepat merespons rencana ini. Mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, Sekretaris Daerah Rida Ananda menegaskan dukungan penuhnya mengingat transportasi umum merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang mendesak.
Bahkan, Payakumbuh tengah bersiap meluncurkan 13 unit angkutan perkotaan bertenaga listrik yang nantinya wajib terintegrasi dengan Trans Paliko.”Kita harus melakukan sinkronisasi agar trayek kendaraan listrik kota dan jaringan Trans Paliko berjalan selaras, tidak saling tumpang tindih, dan menjadi satu kesatuan sistem,” ujar Rida.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Rajman Sunardi, menambahkan bahwa pihaknya kini sedang merampungkan Feasibility Study (FS) angkutan perkotaan dan mengevaluasi uji coba angkutan gratis bagi pelajar. Data-data teknis ini akan diselaraskan untuk mengukur kapasitas angkut ideal armada Trans Paliko.
“Kapasitas dan rute harus dihitung cermat agar efisien. Ketepatan data jumlah penumpang akan menentukan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta besaran subsidi yang tepat sasaran,” jelas Rajman.
Skema Pembiayaan dan Dukungan Pusat
Dari meja provinsi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumbar, Adib Alfikri, mengapresiasi kesamaan visi ketiga pemda dalam memutus hambatan birokrasi demi kepentingan publik. Terkait pembiayaan, beban anggaran akan dibagi secara proporsional.
“Beban pendanaan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah, baik provinsi, Payakumbuh, maupun Lima Puluh Kota,” kata Adib.
Jika belum terakomodasi pada APBD berjalan saat ini, komitmen anggaran dipastikan masuk sebagai program prioritas dalam rancangan APBD mendatang. Untuk memperkuat napas operasional jangka panjang, ketiga pemda juga akan berjuang melobi Kementerian Perhubungan agar Trans Paliko mendapatkan kucuran subsidi pusat lewat skema Buy The Service (BTS).
“Kita ingin Trans Paliko tidak hanya menjadi solusi mobilitas yang terintegrasi dan berkelanjutan, tetapi juga tumbuh menjadi ikon baru transportasi modern kebanggaan daerah,” pungkas Adib. (*)
