PAYAKUMBUH, POLIKATA.COM — Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai fondasi pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun. Pemerintah daerah mendorong setiap anak memperoleh layanan pendidikan prasekolah sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Gebyar PAUD se-Kota Payakumbuh yang digelar di halaman Balai Kota Payakumbuh, Sabtu (22/8/2026). Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu berlangsung meriah dan diikuti hampir 9.000 peserta.
Peserta terdiri atas 3.280 murid PAUD, 173 tenaga pendidik, serta orang tua dan unsur masyarakat lainnya.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda menegaskan, masa usia dini merupakan fase penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kemampuan sosial, serta kesiapan anak memasuki pendidikan dasar.
“Anak-anak harus mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pemenuhan hak, serta dukungan penuh untuk mengembangkan potensinya. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan keluarga,” kata Rida.
Menurut Rida, penguatan PAUD tidak sebatas memperluas akses pendidikan. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, ramah anak, serta mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual.
Ia juga mengingatkan orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gawai oleh anak. Penggunaan gawai secara berlebihan dan tanpa pengawasan dinilai dapat meningkatkan risiko paparan konten negatif, perundungan siber, sekaligus mengurangi kesempatan anak bermain dan berinteraksi secara langsung.
“Anak-anak perlu diberikan ruang yang cukup untuk bermain, belajar, dan berinteraksi secara langsung agar tumbuh kembang mereka berlangsung secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Bunda PAUD Kota Payakumbuh Ny. Eni Zulmaeta mengatakan, pendidikan prasekolah merupakan bagian penting dari pemenuhan hak anak sekaligus menjadi fondasi menuju pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
Ia mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan PAUD, mulai dari HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, PKG PAUD hingga Gugus PAUD, memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif.
“Kita ingin memastikan tidak ada anak di Payakumbuh yang kehilangan kesempatan mengenyam PAUD sebelum masuk SD,” kata Eni.
Menurutnya, pemenuhan hak anak tidak dapat dipisahkan dari aspek kesehatan dan pemenuhan gizi. Karena itu, perhatian terhadap gizi seimbang dan pencegahan stunting perlu dilakukan sejak usia dini sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia.
“Pemenuhan hak anak, termasuk kesehatan, gizi seimbang, dan pencegahan stunting, merupakan langkah awal kita menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Gebyar PAUD Dikemas Edukatif
Ketua Pelaksana Gebyar PAUD Elfriza Zaharman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang dengan berbagai aktivitas edukatif dan interaktif yang melibatkan anak, tenaga pendidik, dan orang tua.
Rangkaian kegiatan di antaranya jalan santai, senam bersama, unjuk bakat siswa, hingga lomba tarik tambang yang mempertemukan guru dan orang tua.
“Melalui suasana yang menyenangkan ini, kami ingin menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, serta nilai-nilai nasionalisme sejak dini,” kata perempuan yang akrab disapa Chece tersebut.
Ia menambahkan, keterlibatan orang tua dalam kegiatan PAUD juga menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan antara keluarga dan satuan pendidikan.
Penguatan PAUD di Payakumbuh sejalan dengan arah kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang menempatkan satu tahun pendidikan prasekolah sebagai bagian dari upaya memastikan anak memperoleh fondasi pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar.
Bagi Pemko Payakumbuh, penguatan PAUD bukan sekadar agenda pendidikan, tetapi investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang sehat, percaya diri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)
