JAKARTA, POLIKATA.COM – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, bergerak cepat mengatasi krisis ruang fiskal di daerahnya dengan menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pertemuan strategis tersebut, Annisa blak-blakan mengungkap kondisi keuangan Dharmasraya yang tidak sehat akibat warisan beban belanja pegawai masa lalu, sekaligus memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027.
Di hadapan Wamendagri, Annisa membeberkan bahwa tekanan fiskal berat yang dialami Dharmasraya berakar dari kebijakan rekrutmen lima tahun lalu. Saat ini, rasio jumlah pegawai di Dharmasraya melonjak hingga 55%, angka yang 25% lebih tinggi dari batas ideal postur anggaran daerah.
Dampaknya sangat fatal terhadap pembangunan. Seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan pemerintah pusat habis tak tersisa hanya untuk membiayai gaji pegawai. Beban ini kian membengkak seiring kebijakan penataan tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Struktur belanja pegawai yang terbentuk sebelumnya tentu menjadi tantangan bagi kami saat ini. Sebagian besar DAU terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas,” ujar Annisa.
Akibat tersedotnya DAU, anggaran untuk sektor-sektor vital kemasyarakatan menjadi korban. Alokasi dana desa, program BPJS Kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga kualitas pelayanan publik lainnya kini berada dalam posisi yang sangat terbatas.
Efisiensi dan Dongkrak PAD Rp45 Miliar
Meski dihadapkan pada situasi keuangan yang tidak sehat, Annisa menegaskan bahwa pemerintahannya tidak tinggal diam. Sejak resmi dilantik, berbagai langkah penyelamatan anggaran langsung dieksekusi secara masif.
“Alhamdulillah, sejak kami dilantik, kami tidak berpangku tangan dan terus mencari solusi dari warisan persoalan ini. Kami melakukan moratorium rekrutmen pegawai dan terus melakukan efisiensi,” tegasnya.
Untuk menjaga roda pembangunan tetap berputar, Pemkab Dharmasraya berhasil melakukan terobosan fiskal, di antaranya, menghentikan sementara rekrutmen untuk menekan lonjakan beban gaji, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai sekitar Rp45 miliar.
Kemudian, menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta hingga Rp36 miliar untuk membiayai sektor PU, pertanian, dan UMKM.
Selanjutnya, menekan anggaran perjalanan dinas dan belanja operasional yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.
Kendati efisiensi dan lonjakan PAD berhasil diraih, Annisa mengakui inovasi daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi raksasa belanja pegawai yang sudah telanjur terbentuk dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, dukungan intervensi dari pemerintah pusat mutlak diperlukan.
Pemkab Dharmasraya berharap penuh agar Kementerian Dalam Negeri dapat mengabulkan permohonan penambahan alokasi TKD pada tahun 2027 mendatang. Tambahan ini dinilai menjadi satu-satunya kunci agar Dharmasraya mampu memenuhi belanja wajib sekaligus menyelamatkan keberlanjutan pembangunan daerah.
“PAD terus kami genjot, tetapi peningkatannya juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” pungkas Annisa. (*)
