PAYAKUMBUH, POLIKATA.COM — Pemerintah Kota Payakumbuh bergerak cepat mengentaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui sektor papan. Pada tahun 2026 ini, Pemko Payakumbuh resmi membedah 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) demi mendongkrak kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah taktis ini diambil untuk mengikis angka 847 unit RTLH yang masih tersisa, sekaligus menekan angka kekurangan kebutuhan perumahan (backlog) yang kini mencapai 9.578 unit di Kota Payakumbuh.
Pembiayaan program bedah rumah tahun ini mengandalkan kolaborasi anggaran. Sebanyak 25 unit rumah didanai langsung melalui APBD Kota Payakumbuh, sementara 75 unit lainnya disokong oleh dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dari pemerintah pusat.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyerahkan langsung bantuan peningkatan kualitas RTLH kepada 75 penerima manfaat yang tersebar di lima kecamatan. Agenda penyerahan ini berlangsung khidmat di Gedung Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelurahan Ibuh, Selasa (11/8).
“Rumah bukan sekadar bangunan tempat berteduh. Rumah adalah tempat tumbuhnya keluarga, tempat membangun harapan, serta fondasi dalam menciptakan masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera,” ujar Zulmaeta dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa hadirnya dukungan TKD menjadi bukti nyata harmonisasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Zulmaeta pun berpesan agar bantuan ini dikelola secara maksimal oleh para penerima demi masa depan keluarga yang lebih baik.
Berdasarkan pemutakhiran data tahun 2026, total hunian di Kota Payakumbuh tercatat sebanyak 36.845 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 847 unit masuk kategori RTLH dan backlog menembus 9.578 unit.
Zulmaeta menegaskan, validasi data ini krusial sebagai kompas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ke depan. Tujuannya agar alokasi anggaran sektor perumahan benar-benar presisi dan tepat sasaran. Namun, ia mengakui tantangan ke depan masih berat, sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi, baik dengan pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, maupun masyarakat,” tuturnya.
Stimulan Naik Jadi Rp35 Juta
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Payakumbuh, Marta Minanda, menjelaskan bahwa program bantuan stimulan rumah swadaya ini mengedepankan asas gotong royong. Penerima manfaat diajak terlibat aktif dalam proses pembangunan fisik rumah mereka.
“Pemberian bantuan ini adalah upaya pemerintah mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas permukiman,” kata Marta.
Rekam jejak Pemko Payakumbuh dalam urusan penataan hunian terbilang progresif. Sejak 2017 hingga 2025, sebanyak 1.814 unit RTLH telah berhasil diperbaiki dan dibangun baru melalui gurita pembiayaan terpadu: APBN, APBD, Baznas, hingga CSR perusahaan.
Kabar baiknya, nilai nominal bantuan terus merangkak naik secara signifikan. Jika pada tahun 2017 bantuan stimulan hanya berkisar Rp10 juta, pada tahun 2026 ini nilainya melonjak tajam menjadi Rp35 juta untuk peningkatan kualitas, dan Rp60 juta untuk kategori pembangunan baru.
“Selamat kepada penerima bantuan. Semoga rumah yang dibangun dapat dipelihara dengan baik sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga,” tutup Marta. (*)
