PADANG, POLIKATA.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus bergerak cepat mengupayakan penuntasan persoalan banjir yang kerap melanda. Guna menyelaraskan langkah strategis tersebut, Pemko Padang menggelar audiensi dan rapat koordinasi bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Jumat (29/5/2026).
Pertemuan krusial yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPBPK Sumbar, Jalan Batang Arau Nomor 86, Padang ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Turut mendampingi jajaran teras Pemko Padang, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Bappeda Swesti Fanloni, Camat Padang Utara Sa’at, serta Camat Nanggalo David Ferdinand.
Kehadiran rombongan ini disambut hangat oleh Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, beserta jajaran terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa penanganan banjir merupakan salah satu tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh Kota Padang. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mencari solusi permanen demi kenyamanan warga.
“Penanganan banjir di beberapa titik belum sepenuhnya tuntas, meski berbagai upaya telah kita lakukan secara berkelanjutan,” ujar Maigus Nasir.
Ia menambahkan, Pemko Padang kini memfokuskan perhatian pada beberapa kawasan krusial. Terutama wilayah yang sempat terdampak parah oleh bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu.
Selain daerah terdampak bencana, Pemko Padang juga memprioritaskan penataan sistem drainase di kawasan padat penduduk dan pusat kegiatan masyarakat.
“Beberapa kawasan banjir yang memerlukan perhatian utama kita saat ini adalah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025. Selain itu, kawasan padat penduduk seperti Jalan Gajah Mada Kelurahan Gunung Pangilun, kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Aie Pacah, serta kawasan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam juga menjadi prioritas,” pungkas Maigus.
Melalui koordinasi intensif dengan BPBPK Sumbar ini, diharapkan komitmen bersama dan sinkronisasi program pusat-daerah dapat segera mewujudkan infrastruktur pengendali banjir yang lebih kokoh dan efektif di Kota Padang. (red)
