PADANG, POLIKATA.COM— Memasuki usia ke-81 pada 1 Oktober 2026, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat sejumlah perkembangan positif di tengah tantangan pembangunan yang masih harus dihadapi. Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian dari capaian pembangunan yang terus dijaga Pemerintah Provinsi Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, berbagai capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi harus mampu membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kita terus berupaya membangun perekonomian Sumbar yang kuat, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya dari pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujar Mahyeldi di Padang, Kamis (1/10/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Sumbar pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 mencapai 4,77 persen.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 3,70 persen.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, jumlah penduduk miskin Sumbar pada Maret 2026 tercatat 311,14 ribu orang atau 5,27 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan September 2025.
Penurunan juga terjadi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Februari 2026, TPT Sumbar berada di angka 5,51 persen. Sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,06 juta orang atau meningkat sekitar 85,75 ribu orang dibandingkan Februari 2025.
IPM Terus Meningkat
Capaian pembangunan manusia juga menunjukkan perkembangan. IPM Sumbar pada 2025 mencapai 77,27, meningkat dari 76,43 pada tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut mencerminkan perkembangan pada sejumlah dimensi pembangunan manusia, terutama kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Meski demikian, Mahyeldi mengingatkan pembangunan Sumbar tidak bisa dilepaskan dari karakteristik daerah yang memiliki risiko bencana cukup tinggi. Pengalaman bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Sumbar pada penghujung 2025 menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penguatan ketangguhan bencana.
“Sumbar harus terus menjadi daerah yang responsif dalam menghadapi bencana. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta seluruh lembaga terkait terus kita perkuat,” katanya.
Penguatan tersebut dilakukan melalui sistem penanggulangan bencana, penyusunan standar operasional prosedur pada sejumlah klaster kebencanaan, koordinasi lintas sektor, hingga pemanfaatan teknologi dalam pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut Mahyeldi, ketangguhan daerah bukan hanya mengenai kemampuan melakukan evakuasi dan penanganan ketika bencana terjadi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat dapat segera memulihkan kehidupannya, aktivitas ekonomi kembali berjalan, serta risiko bencana pada masa mendatang dapat ditekan.
WTP ke-14 Berturut-turut
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumbar pada 2026 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi WTP ke-14 secara berturut-turut. Predikat itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Sumbar juga terus memperkuat pengembangan ekonomi syariah. Pada Anugerah Adinata Syariah 2026, Sumbar meraih sejumlah capaian nasional, di antaranya peringkat kedua kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, serta peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Memasuki usia 81 tahun, Mahyeldi mengatakan arah pembangunan Sumbar ke depan perlu semakin difokuskan pada penguatan sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sektor tersebut meliputi pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif, hingga perdagangan.
“Memaknai nilai perjuangan masa lalu harus kita terjemahkan dalam peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta percepatan transformasi digital,” ujarnya.
Perkuat SDM dan Ekonomi
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Wakil Presiden RI, para tokoh, pejuang masa lalu dan masa kini, serta generasi muda yang terus berkontribusi menjaga nama baik Sumatera Barat di tingkat nasional maupun global.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Wakil Presiden RI, seluruh tokoh, para pejuang masa lalu dan sekarang, serta generasi muda yang selalu berjuang dan bangga atas keberadaan Sumatera Barat di pentas nasional dan global, baik yang berada di rantau maupun di Ranah Minang,” ungkapnya.
Ia berharap peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81 tidak sekadar menjadi momentum mengenang perjalanan sejarah daerah. Lebih dari itu, usia 81 tahun harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai capaian pembangunan sekaligus memperkuat langkah menghadapi tantangan ke depan.
“Usia 81 tahun harus menjadi momentum untuk terus bergerak maju. Kita ingin ekonomi masyarakat semakin kuat, kualitas sumber daya manusia meningkat, pelayanan publik semakin baik, dan Sumbar semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan,” pungkas Mahyeldi. (*)
