SOLOK, POLIKATA.COM- Penanganan korban dan masyarakat terdampak banjir bandang (galodo) di Kabupaten Solok terus dipercepat. Pemerintah tidak hanya memfokuskan pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mulai memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana susulan.
Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat meninjau langsung lokasi terdampak galodo di Kabupaten Solok, Kamis (24/9/2026).
Pratikno bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Solok Jon Firman Pandu dan jajaran terkait juga menggelar rapat koordinasi di Posko Utama Penanganan Bencana.
Dalam kunjungan tersebut, Pratikno memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan cepat dan menyeluruh, mulai dari pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar hingga persiapan tahapan pemulihan.
Menurut Pratikno, pada masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Namun, langkah mitigasi juga tidak boleh ditunda mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat memicu bencana susulan.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.
Ia menegaskan, penanganan bencana tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah harus mulai menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian menyeluruh agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan.
Normalisasi Sungai
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemprov Sumbar mendorong normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu prioritas penanganan pascagalodo di Kabupaten Solok.
Langkah tersebut dinilai penting karena berdasarkan prakiraan cuaca, potensi curah hujan tinggi masih ada di sejumlah wilayah Sumbar.
“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi. Oleh sebab itu, kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Selain normalisasi sungai, Mahyeldi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar melakukan susur sungai secara berkala sebagai langkah mitigasi jangka pendek.
Susur sungai diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pohon tumbang, material longsoran maupun hambatan lain yang berpotensi mengubah arah aliran air dan meningkatkan risiko banjir.
“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Pemprov Sumbar juga mendorong kajian kebencanaan secara menyeluruh guna memetakan berbagai potensi risiko bencana di daerah tersebut.
Kajian itu, kata Mahyeldi, dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat.
Korban Masih Dicari
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan penanganan korban, masyarakat terdampak dan pemenuhan kebutuhan dasar harus berjalan secara bersamaan. Pencarian terhadap korban yang masih hilang diminta terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Di sisi lain, Suharyanto meminta warga yang masih berada di lokasi pengungsian tidak terlalu lama tinggal di tenda.
Pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan kondisi setiap keluarga terdampak. Data tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk bantuan dan tempat tinggal sementara yang sesuai, termasuk kemungkinan warga ditempatkan di rumah keluarga atau disiapkan hunian sementara.
Untuk tahap pemulihan, BNPB mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan perbaikan rumah warga, fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak.
R3P juga akan menjadi acuan untuk melihat kebutuhan pembangunan pengendali bencana maupun kemungkinan relokasi apabila berdasarkan kajian diperlukan.
Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, dari dua warga yang sebelumnya dinyatakan hilang, satu korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Satu korban lainnya masih dalam pencarian.
Tim gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran, terutama di kawasan bantaran sungai yang terdampak galodo.
Bencana tersebut juga menyebabkan puluhan rumah warga terdampak. Sebanyak 44 rumah dilaporkan terdampak, terdiri dari 11 unit mengalami kerusakan berat dan 32 unit rusak ringan.
Selain rumah warga, galodo juga berdampak terhadap lahan pertanian, infrastruktur serta sejumlah gedung perkantoran. Kondisi tersebut turut mengganggu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
Butuh Rp819 Miliar
Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemkab Solok memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp819 miliar.
Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk pembangunan sabo dam sekitar Rp250 miliar dan normalisasi sungai sekitar Rp300 miliar. Selebihnya dibutuhkan untuk perbaikan rumah warga, lahan pertanian, gedung perkantoran serta sarana dan prasarana umum yang terdampak.
Dalam masa tanggap darurat, Pemkab Solok juga membutuhkan tambahan peralatan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan.
Beberapa peralatan yang dibutuhkan di antaranya mini ekskavator untuk menjangkau lokasi yang sulit dimasuki alat berat, breaker untuk memecah material batu berukuran besar, serta sekitar 10 unit tenda berukuran besar sebagai lokasi pelayanan sementara.
Kebutuhan tenda tersebut diperlukan agar pelayanan publik tetap dapat berjalan meski sejumlah fasilitas pemerintahan terdampak bencana.
Jon Firman Pandu mengatakan, Pemkab Solok terus berupaya memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi, mulai dari selimut, matras dan obat-obatan hingga kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, bayi dan balita.
Sebagian warga terdampak untuk sementara juga ditampung di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar dan kondisi kesehatan warga tetap terpantau selama masa tanggap darurat. (*)
