PADANG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Padang resmi memulai pembangunan fisik Jembatan Kampung Tanjung di Kecamatan Kuranji pada Minggu (9/8/2026). Langkah ini menjadi bukti nyata percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) infrastruktur vital pascabencana di bawah komando Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.
Jembatan penyeberangan ini sebelumnya rusak parah akibat bencana hidrometeorologi tahun lalu. Kondisinya kian memprihatinkan setelah kembali diterjang banjir besar pada Senin (3/8/2026) lalu, sehingga memutus total mobilitas warga.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk memulihkan seluruh fasilitas umum yang terdampak bencana secara bertahap dan taat prosedur.
“Alhamdulillah, satu per satu proses rehab-rekon pascabencana mulai dikerjakan fisiknya setelah kami menyelesaikan tahap perencanaan dan tender. Kami berkomitmen melakukan perbaikan secepat mungkin, namun tetap harus patuh pada aturan yang berlaku. Terima kasih atas kesabaran masyarakat Kota Padang, khususnya warga yang terdampak langsung,” ujar Fadly Amran, Minggu (9/8/2026).
Untuk memulihkan urat nadi transportasi warga Kuranji ini, Pemko Padang menggelontorkan dana penuh dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026. Nilai kontrak proyek fantastis ini mencapai Rp8.826.169.373,- dengan Nomor Kontrak: 011/Kont-PJJ/APBD/DPUPR/2026.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, saat meninjau langsung lokasi pengerjaan, menjelaskan bahwa proyek ini masuk dalam skala prioritas utama Pemko Padang untuk memulihkan perekonomian lokal.
“Pembangunan kembali Jembatan Kampung Tanjung ini adalah fokus kami dalam percepatan rehab-rekon. Kami ingin aksesibilitas dan mobilitas ekonomi masyarakat yang sempat lumpuh bisa segera normal kembali,” ungkap Malvi.
Malvi menambahkan, seluruh tahapan administrasi kini telah rampung tanpa kendala. Pekerjaan lapangan pun siap dipacu secara optimal agar selesai tepat waktu.
“Pekerjaan fisik Paket 3 ini sudah berkontrak sejak 27 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender. Proyek ini didanai penuh melalui APBD 2026, yang merupakan hasil nyata dari pemanfaatan pajak warga Kota Padang,” tegasnya.
Pemerintah memercayakan pengerjaan proyek strategis ini kepada kontraktor pelaksana PT Kamala Unida. Sementara itu, akuntabilitas dan kualitas proyek dikawal ketat oleh Konsultan Pengawas PT Artha Graha Cipta KSO yang berkolaborasi dengan PT Aqsa Mandiri Konsultan.
Percepatan pembangunan ini diharapkan tidak sekadar menyambung kembali konektivitas antarwilayah dan menjamin keselamatan berkendara, tetapi juga menjadi pemantik bangkitnya roda perekonomian warga di sekitar Kuranji.
Selama proses konstruksi berlangsung, Pemko Padang mengimbau seluruh pengguna jalan yang melintas di sekitar area proyek untuk tetap berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan berkendara. (*)
