BUKITTINGGI, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Bukittinggi terus memacu transformasi digital di lingkungan pendidikan. Melalui sinergi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemko Bukittinggi menggelar Workshop Peningkatan Pemanfaatan dan Optimalisasi Digitalisasi dalam Mendukung Transformasi Pembelajaran dan Tata Kelola Sekolah SMP Negeri dan Swasta se-Kota Bukittinggi di Aula Balai Kota, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan strategic ini turut menggandeng Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Informatika, Koding, dan Kecerdasan Artifisial (KKA) Kota Bukittinggi untuk mendorong efektivitas pembelajaran berbasis teknologi sekaligus modernisasi tata kelola administrasi sekolah.
Koordinator Pengawas (Korwas) SMP Disdikbud Kota Bukittinggi, Maswardi, menyambut positif terobosan tersebut. Ia menilai workshop ini menjadi momentum penting bagi para pendidik untuk memperbarui dan meningkatkan kompetensi di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi, meng-update, dan meng-upgrade kemampuan guru. Ini juga menjadi sebuah terobosan yang sangat baik dari MGMP,” ujar Maswardi.
Lebih lanjut, Maswardi menekankan bahwa digitalisasi pendidikan tidak sekadar berfokus pada penyediaan perangkat fisik, aplikasi, atau jaringan internet semata. Esensi utamanya terletak pada bagaimana teknologi tersebut mampu melahirkan metode pembelajaran yang lebih kreatif, kolaboratif, serta relevan dengan kebutuhan peserta didik masa kini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Kota Bukittinggi, Asrar Fernando, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kesiapan infrastruktur dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) agar pemanfaatan teknologi berjalan optimal.
“Penguatan digitalisasi pendidikan tidak hanya membutuhkan dukungan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kemampuan SDM agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal,” tegas Asrar.
Ia menambahkan, terwujudnya ekosistem pendidikan digital yang kuat di Kota Bukittinggi memerlukan komitmen dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pihak sekolah, para guru, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. (*)
