JAKARTA, POLIKATA.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN ekspor khusus bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) itu akan berfungsi sebagai super-holding atau trader nasional yang mengatur, mengawasi, dan mengonsolidasikan transaksi ekspor komoditas strategis Indonesia secara satu pintu.
Andre menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk menutup kebocoran penerimaan negara dari sektor ekspor sumber daya alam, terutama akibat praktik manipulasi transaksi yang selama ini merugikan negara.
“Kami di Komisi VI DPR RI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini langkah tepat untuk memastikan tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan menguntungkan negara,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Jumat (22/6/2026).
Menurut Andre Rosiade, pemerintah telah menyampaikan adanya potensi kerugian negara yang sangat besar akibat praktik under-invoicing atau manipulasi penurunan nilai faktur ekspor serta transfer pricing atau pengalihan harga transaksi ke luar negeri. Praktik tersebut disebut menjadi salah satu penyebab utama bocornya kekayaan negara.
“Presiden Prabowo sudah menyoroti persoalan ini. Potensi kerugian negara disebut mencapai 150 miliar dolar AS. Bahkan kita juga mendengar penjelasan pemerintah mengenai adanya perbedaan data ekspor dan impor komoditas utama seperti sawit. Ini tidak boleh terus terjadi,” ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre mengatakan pembentukan BUMN ekspor ini akan menjadi instrumen penting negara dalam mengawasi perdagangan komoditas strategis seperti sawit dan sumber daya alam lainnya agar tidak lagi terjadi kecurangan oleh perusahaan dalam transaksi ekspor.
“Langkah pemerintah ini sangat tepat. Dengan adanya pengawasan dan pengelolaan ekspor secara terintegrasi, kita ingin memastikan tidak ada lagi praktik-praktik curang yang merugikan negara dan daerah. Ini juga merupakan wujud nyata pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.
Andre menjelaskan, selama ini banyak hasil transaksi ekspor sumber daya alam yang devisanya justru disimpan dan berputar di luar negeri. Dengan adanya PT DAI Indonesia, seluruh transaksi ekspor diharapkan kembali masuk ke sistem keuangan nasional sehingga memperkuat cadangan devisa Indonesia.
“Kalau transaksi ekspor ini masuk kembali ke Indonesia, otomatis devisa negara bertambah. Selama ini banyak dana yang ‘parkir’ di luar negeri. Dengan sistem baru ini, dolar hasil ekspor kembali ke Indonesia dan itu akan membantu memperkuat nilai tukar rupiah,” katanya.
Andre optimistis penguatan devisa negara akan berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional, termasuk menjaga nilai tukar rupiah agar lebih kuat terhadap dolar Amerika Serikat. “Kalau cadangan devisa kuat, tentu akan berdampak terhadap kurs rupiah. Kita berharap rupiah semakin menguat dan ekonomi nasional makin stabil,” ujarnya.
Andre juga menyatakan DPR RI akan terus mengawal kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan awal dan benar-benar memberikan manfaat besar bagi negara serta rakyat Indonesia.
“Komisi VI DPR RI akan mengawal penuh kebijakan ini agar pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia semakin baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan bangsa,” tutup Andre. (*)
