PADANG, POLIKATA.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kian serius memacu transformasi digital melalui penguatan ekosistem Smart City. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (29/4/2026), layanan darurat Call Center 112 mencuri perhatian sebagai instrumen vital dalam menyelamatkan warga di masa krisis.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang hadir sebagai narasumber utama, membedah rahasia di balik suksesnya program “Padang Sigap”. Di hadapan perwakilan kabupaten/kota se-Sumbar, ia menegaskan bahwa Call Center 112 bukan sekadar kanal formalitas, melainkan backbone atau tulang punggung respons cepat pemerintah daerah.
“Call Center 112 adalah muara dari seluruh laporan warga. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun suara masyarakat yang tersumbat atau tidak terjawab,” ujar Fadly dengan tegas.
Keberhasilan layanan ini di Kota Padang, menurut Fadly, bersandar pada tiga pilar utama. Pertama, infrastruktur digital yakni, integrasi data aduan melalui aplikasi mutakhir.
Kemudianm SDM Tanggu dengan operator yang disiplin dan terlatih mengelola informasi kritis. Serta harmonisasi kerja antara OPD (Kesehatan, Damkar) dengan TNI-Polri.
Namun, Fadly tidak ingin berhenti pada sekadar menerima laporan. Ia melempar tantangan baru: mengubah data aduan menjadi kebijakan anggaran. Ia berkomitmen agar setiap keluhan teknis, seperti drainase rusak, harus langsung terkoneksi dengan sistem penganggaran atau Musrenbang.
“Jangan sampai masyarakat mengadu hari ini, tapi tindakannya baru dua tahun lagi. Kesuksesan sejati bukan saat telepon diterima, tapi saat masalah warga tuntas dikerjakan,” tambahnya yang disambut antusiasme peserta.
Senada dengan itu, Plh. Kepala Diskominfotik Sumbar, Eko Faisal, mendorong seluruh wilayah di Sumatera Barat segera mengadopsi sistem serupa. Tema “Data Tepat, Bantuan Cepat, Daerah Hebat” menjadi standar baru pelayanan publik yang responsif dan transparan.
Melalui rakor ini, Pemprov Sumbar menargetkan keseragaman sistem layanan darurat di seluruh wilayah guna menciptakan perlindungan masyarakat yang lebih solid berbasis data akurat. (red)
