JAKARTA, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional. Komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan kemudahan berusaha mengantarkan Pemko Padang menjadi nomine kategori kota dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Pengakuan tersebut diterima Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam ajang Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 yang berlangsung di Auditorium Nusantara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rabu (16/9/2026).
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani. Dalam kesempatan itu, Maigus didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Fauzan Ibnovi.
Maigus mengatakan, penghargaan tersebut tidak semata-mata menjadi tujuan Pemko Padang. Menurutnya, capaian sebagai nomine justru harus menjadi pemacu untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, khususnya bagi masyarakat dan calon investor.
“Yang paling penting, capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin terpacu memberikan pelayanan terbaik kepada siapa pun, terutama calon-calon investor yang masuk ke Kota Padang,” ujar Maigus usai menerima piagam penghargaan.
Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat Pemko Padang. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem investasi yang terbuka dan mampu menggerakkan perekonomian daerah.
“Konsep kita adalah sinergi dan kolaborasi untuk investasi. Kita ingin Padang menjadi kota yang terbuka bagi dunia, sehingga potensi yang kita miliki bisa dikembangkan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Maigus, upaya memperkuat iklim investasi juga dilakukan melalui Program Unggulan (Progul) Padang Melayani. Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai potensi daerah sekaligus meningkatkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, di antaranya pengembangan kawasan wisata, revitalisasi pasar dan UMKM, serta penguatan digitalisasi pelayanan. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Pelayanan Jadi Fondasi Investasi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan pelayanan agar kemudahan berusaha semakin nyata dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga iklim investasi semakin kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Rosan.
Ia menyebut semangat tersebut sejalan dengan tema Anugerah Layanan Investasi 2026, yakni “Investasi Tumbuh, Hilirisasi Tangguh, Indonesia Maju.”
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Mohammad Rudy Salahuddin, menjelaskan bahwa penetapan nomine dilakukan melalui proses penilaian yang cukup ketat.
Proses tersebut meliputi penilaian mandiri, verifikasi dan validasi lapangan hingga penetapan akhir oleh tim penilai.
“Harapannya, pemberian penghargaan ini dapat menggambarkan implementasi dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah,” kata Rudy.
Ia menambahkan, salah satu indikator penting dalam penilaian adalah komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Bagi Pemko Padang, capaian sebagai nomine tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan investasi. Dengan pelayanan yang semakin mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah menargetkan potensi investasi di Kota Padang dapat berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. (*)
