PASAMAN BARAT, POLIKATA.COM — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasaman Barat mendapat pengawasan ketat. Sekretaris Daerah (Sekda) Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait kesehatan lingkungan dan higiene sanitasi.
Penegasan tersebut disampaikan Doddy saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur SPPG, Selasa (15/9/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan aman, bermutu, higienis, serta memenuhi ketentuan kesehatan lingkungan dan sanitasi.
Dalam kunjungan itu, Doddy didampingi Plt. Asisten II Ekadiana Oktavia, Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alecia, Kabid Kesehatan Masyarakat Ike Efrinayanti, Satgas MBG Kabupaten Pasaman Barat, serta pihak kecamatan.
Tim melakukan pemeriksaan ke SPPG Lingkuang Aua Bandarejo, SPPG Dapur Kampung 5 Mahakarya, dan SPPG Ophir. Dari hasil pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang dilakukan Satgas MBG bersama Dinas Kesehatan, masih ditemukan sejumlah SPPG yang belum sepenuhnya memenuhi SOP.
Temuan tersebut terutama berkaitan dengan aspek kesehatan lingkungan dan higiene sanitasi. Pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan agar dapur penyedia makanan MBG memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain kualitas dan sumber air, sistem penyaringan serta saluran air, kebersihan dapur, hingga berbagai fasilitas sanitasi lainnya.
Doddy menegaskan, kepatuhan terhadap SOP bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan makanan yang disediakan melalui program MBG aman dan layak dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Pada hari ini kita melakukan sidak ke sejumlah dapur MBG, satu di Kecamatan Pasaman dan dua di Kecamatan Luhak Nan Duo bersama Satgas Kabupaten dan pihak kecamatan. Berdasarkan hasil kunjungan, masih ditemukan beberapa dapur yang belum maksimal dalam melaksanakan SOP,” ujar Doddy.
Ia meminta seluruh pengelola SPPG segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan tidak mengabaikan setiap catatan yang diberikan tim pengawas. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten agar kualitas penyelenggaraan MBG tetap terjaga.
Menurutnya, pemenuhan seluruh SOP juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap keberlanjutan operasional SPPG. Karena itu, pengelola harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum pelayanan berjalan secara optimal.
“Kita berharap ke depan SOP dilaksanakan sebaik mungkin. Kita juga berharap program MBG di Pasbar terlaksana dengan baik sesuai visi, misi, dan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo Subianto,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui pengawasan lintas sektor akan terus mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi target penyediaan makanan, tetapi juga menjamin keamanan, kebersihan, mutu, dan kandungan gizi makanan yang diterima masyarakat.
Dengan pengawasan tersebut, keberadaan SPPG diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam menyukseskan program MBG sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat di Pasaman Barat. (*)
