PADANG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai langkah konkret, Pemko Padang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah kembali menyelenggarakan Pelatihan “Pintar PBJ” (Smart Procurement) bertajuk “Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” di Balai Kota Padang, Kamis (9/7/2026).
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, memberikan apresiasi tinggi kepada Bagian PBJ yang konsisten mengawal peningkatan kapasitas SDM pengadaan secara berkala. Ia menegaskan bahwa ekosistem PBJ sangat dinamis dan menyimpan potensi risiko tinggi di setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.
“Mitigasi risiko bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban (mandatory) demi menghindari keterlambatan kegiatan, kegagalan serah terima, maupun potensi benturan hukum yang dapat merusak integritas tata kelola pemerintahan,” ujar Raju Minropa di sela-sela kegiatan.
Raju juga mengingatkan para pelaku pengadaan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa kepatuhan administrasi (administrative compliance) adalah perisai utama dalam bekerja. Kemampuan mendeteksi kerawanan sejak dini sangat diperlukan agar tidak terjebak dalam kontrak yang cacat administrasi atau spesifikasi teknis yang multitafsir.
“Setiap perubahan atau kendala di lapangan harus tercatat resmi dan dituangkan dalam adendum yang akuntabel. Forum Pintar PBJ ini jangan sekadar menjadi rutinitas seremonial, tetapi manfaatkan secara interaktif untuk membedah kasus-kasus riil di lapangan, sehingga target pembangunan Kota Padang dapat terealisasi secara amanah dan bebas dari permasalahan hukum,” tegas Sekda.
Pelatihan tatap muka kali ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, serta diikuti oleh 187 peserta yang terdiri dari 86 PPK dan 101 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemko Padang. Acara ini juga menghadirkan para narasumber berkompeten dari Inspektorat Kota Padang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta internal Bagian PBJ Kota Padang.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata implementasi Surat Edaran Walikota Nomor 700.206/insp/2026 mengenai optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan terhadap penyedia barang/jasa pemerintah. Selain itu, agenda ini didasarkan pada regulasi terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 000.3.1/198/BU-PDG/2025 guna meningkatkan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) daerah.
Sementara itu, Kepala Bagian PBJ sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Novalino, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 pada DPA-SKPD Bagian PBJ Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi.
Meskipun beberapa bulan sebelumnya sempat terkendala keterbatasan anggaran sehingga pelatihan dialihkan secara daring—termasuk kesuksesan pembahasan topik dukungan Wajib Halal Oktober 2026 bersama BPJPH Sumbar bulan lalu—Pemko Padang tetap memprioritaskan kualitas materi dan kompetensi narasumber demi menjaga mutu belanja publik daerah.
“Tujuan utama dari pelatihan Pintar PBJ ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko kepada seluruh pelaku pengadaan. Kami ingin mendorong proses pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung program unggulan Pemko Padang, seperti Padang Amanah, Padang Rancak, dan UMKM Naik Kelas agar dapat berjalan tepat waktu tanpa hambatan,” pungkas Novalino. (*)
