PADANG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota Padang menerima suntikan dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp371,85 miliar dari Pemerintah Pusat. Alokasi anggaran jumbo ini difokuskan penuh untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta langkah mitigasi penanganan bencana di wilayah Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan langsung kepastian alokasi anggaran tersebut saat menerima kunjungan kerja Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
“Lebih dari 300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya. Dan Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian pun juga hadir bersama, memberikan saran masukan dan kami pun juga menyampaikan tentang apa lagi tahapan-tahapan yang perlu kita bersamai” ujar Fadly Amran.
Bukan saja Huntap bagi masyarakat yang terdampak, tapi juga huntap untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekda Kota Padang Raju Minropa, beserta jajaran kepala dinas teknis terkait. Sementara dari pihak pusat, hadir Stafsus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga bersama Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan.
Sebelum menyambangi rumah dinas, tim Kemendagri telah meninjau langsung progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, guna memastikan percepatan penanganan pascabencana hidrometeorologi berjalan tepat sasaran.
Fadly Amran juga mengungkapkan bahwa Pemko Padang telah menyusun rancangan jangka panjang guna mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kawasan pemukiman. Selain menerapkan konsep infrastruktur ramah lingkungan (green infrastructure). Dalam master plan kota juga tercantum rencana pembangunan dua embung berukuran besar. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat proyek vital ini membutuhkan bantuan langsung dari APBN.
“Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri, namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan, dan juga banyak lagi sebenarnya pembangunan-pembangunan infrastruktur, baik yang green infrastruktur dan juga infrastruktur besar untuk penanganan banjir ini,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberadaan dua embung skala besar tersebut menjadi kunci utama penyelesaian masalah banjir secara permanen. “Tadi kami juga menyampaikan bahwasanya di dalam master plan yang sudah kita susun, ada pembangunan dua embung besar yang saya rasa ini pun juga perlu dikawal bersama-sama,” pungkas Fadly.
Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja, lanjut Fadly Amran, merealisasikan dalam kerangka 5 tahun ini. Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur ini pun juga bisa paripurna, sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman lagi, untuk mengantisipasi banjir-banjir besar lagi ke depannya. (*)
