PADANG, POLIKATA.COM— Wali Kota Padang, Fadly Amran, bergerak cepat memperjuangkan masa depan ibu kota Sumatera Barat di kancah nasional dan internasional. Dalam forum “Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah” (Reboan) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (29/4/2026), Fadly membawa dua agenda besar: percepatan penataan ruang pascabencana dan ambisi menjadikan Padang sebagai Kota Gastronomi Dunia versi UNESCO.
Berbicara secara daring dari Kedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota, Fadly memaparkan tantangan serius yang dihadapi Padang pascabencana November 2025 lalu. Perubahan bentang alam, khususnya sempadan sungai, kini menjadi prioritas mendesak karena berdampak langsung pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Jika sempadan sungai berubah, ada potensi penambahan sekitar 500 rumah yang harus direlokasi. Kami butuh percepatan penetapan legalitas dari BNPB dan Kementerian ATR/BPN agar langkah relokasi memiliki dasar ilmiah yang kuat,” tegas Fadly di hadapan Dirjen Otda Kemendagri, Cheka Virgowansyah.
Tak hanya soal tata ruang, Fadly menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi sedimentasi sungai yang kian parah. Ia mengusulkan keterlibatan pihak swasta melalui izin tambang rakyat dalam rangka normalisasi sungai. Strategi ini diyakini mampu mempercepat pengerukan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal tanpa membebani anggaran sepenuhnya.
Di sisi lain, Fadly Amran juga mencuri perhatian peserta forum dengan mempresentasikan kesiapan Padang sebagai Kota Gastronomi Dunia. Ia menjagokan kawasan Kota Tua Padang sebagai ikon utama. Menurutnya, kawasan ini bukan sekadar deretan bangunan tua, melainkan simbol kemajemukan budaya yang unik.
“Kami ingin Kota Padang menjadi proyek prioritas nasional dalam pengembangan kawasan bersejarah, serupa dengan apa yang dilakukan di Semarang. Dukungan lintas kementerian sangat kami harapkan untuk pengajuan ke UNESCO,” tambahnya.
Gayung bersambut, Dirjen Otda Kemendagri, Cheka Virgowansyah, memberikan lampu hijau. Terkait bencana, Cheka menegaskan bahwa status daerah rawan bencana memang bisa menjadi dasar kuat revisi RTRW. Ia berjanji akan memfasilitasi koordinasi cepat dengan pihak ATR/BPN.
Sementara untuk ambisi UNESCO, Cheka memberikan catatan penting. “Padang punya peluang besar karena sejarahnya yang kuat. Kami dorong proses ini berjalan paralel, namun pastikan data historis dan narasi sejarah Kota Tua dipersiapkan dengan sangat matang,” ujar Cheka menutup bincang-bincang tersebut.
Langkah strategis ini menandai babak baru bagi Kota Padang dalam menyeimbangkan pemulihan infrastruktur pascabencana dengan promosi budaya di level global. (red)
