YOGYAKARTA, POLIKATA.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh kembali mengukuhkan posisinya sebagai pionir digitalisasi daerah di tingkat nasional. Atas keberhasilan konsistennya, Pemko Payakumbuh dipercaya menjadi narasumber utama dalam ajang Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Yogyakarta, 9–10 April 2026.
Kehadiran Payakumbuh sebagai rujukan bukan tanpa alasan. Kota ini merupakan peraih peringkat pertama TP2DD terbaik wilayah Sumatera pada tahun 2025.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, fokus digitalisasi kini memasuki babak baru. Jika periode 2020–2025 difokuskan pada pembangunan infrastruktur sistem, maka peta jalan 2026–2030 dialihkan pada penguatan edukasi dan kepercayaan masyarakat.
“Infrastruktur kita sudah siap dan tangguh. Sekarang tantangannya adalah bagaimana masyarakat semakin nyaman dan percaya menggunakan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Rida Ananda dalam keterangannya, Jumat (10/04/2026).
Salah satu terobosan yang mencuri perhatian peserta adalah penerapan QRIS Dinamis yang dipelopori Payakumbuh sejak 2022. Berbeda dengan QRIS statis, sistem ini secara otomatis memunculkan nominal tagihan pajak tanpa perlu input manual, sehingga meminimalisir kesalahan bayar.
Inovasi ini kemudian diperkuat dengan Virtual Account Dinamis pada 2025 untuk mengakomodasi transaksi dalam jumlah besar yang melampaui limit QRIS. Di sektor retribusi, Payakumbuh mengandalkan SIMQRISDA (Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah).
“Semua layanan, mulai dari retribusi pasar, fasilitas olahraga, hingga kebersihan, kini terintegrasi. Dengan SIMQRISDA, notifikasi tagihan muncul otomatis, membuat pelayanan lebih cepat dan data jauh lebih akurat,” tambah Rida.
Kemandirian Teknologi lewat Tangan ASN
Hal unik yang menjadi nilai tambah bagi Payakumbuh adalah pengembangan sistem yang dilakukan secara mandiri oleh kapasitas internal aparatur (ASN). Rida menegaskan bahwa ketergantungan pada pihak ketiga ditekan seminimal mungkin agar pemerintah daerah bisa lebih gesit beradaptasi dengan perubahan regulasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Abdul Majid Ikram, memuji langkah progresif Payakumbuh yang berani memberikan insentif seperti cashback dan pembebasan denda untuk memicu adopsi non-tunai.
“Upaya Payakumbuh sangat luar biasa dalam membangun kesadaran digital. Namun, kami juga menyarankan agar evaluasi berbasis data dan survei kepuasan masyarakat terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan digitalisasi dan kondisi ekonomi riil masyarakat,” pesan Majid.
Dengan ekosistem digital yang semakin matang, Pemko Payakumbuh optimis digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan mesin utama dalam mendorong efisiensi belanja daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mempercepat pertumbuhan UMKM lokal sesuai arahan Presiden Prabowo. (red)
