JAKARTA, POLIKATA.COM – Di tengah dinamika politik lokal yang kerap diwarnai isu keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya, sebuah pesan kuat berhembus dari Jakarta. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menegaskan bahwa kemajuan sebuah daerah mustahil tercapai tanpa adanya “irama” yang sama di pucuk pimpinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Elzadaswarman saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis dan Silaturahmi Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia (ASWAKADA) 2026 di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Senin (27/4). Baginya, harmonisasi bukan sekadar jargon, melainkan kunci utama akselerasi pelayanan publik.
“Di Payakumbuh, kami menjaga harmonisasi yang konkret antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sinergi ini yang membuat birokrasi berjalan efektif dan tetap pada relnya, yaitu melayani masyarakat,” tegas Elzadaswarman di hadapan peserta forum.
Elzadaswarman menyoroti bahwa hubungan yang didasari kepercayaan dan komunikasi terbuka mampu meruntuhkan sekat-sekat birokrasi yang kaku. Hal ini dianggap krusial agar kebijakan strategis tidak terhambat oleh konflik internal di level pimpinan.
Tak hanya bicara tataran teknis, ia juga membawa misi besar terkait payung hukum pemerintahan. Elzadaswarman menyatakan kesiapan Pemko Payakumbuh dalam mengawal revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Targetnya jelas: memperjelas garis peran agar wakil kepala daerah bisa lebih sinkron dan fungsional mendukung kerja kepala daerah.
“Kami siap memberi masukan konstruktif. Ke depan, pembagian peran harus semakin tajam, agar sinergi ini melahirkan produktivitas, bukan sekadar pelengkap jabatan,” tambahnya.
Peringatan Kemendagri
Senada dengan hal tersebut, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, mengingatkan bahwa ketidakharmonisan adalah “penyakit” yang bisa melumpuhkan kinerja daerah. Ia menyerukan agar seluruh wakil kepala daerah membangun kemitraan di atas landasan kesetaraan peran.
“Kemitraan ideal harus dibangun di atas rasa percaya. Jika pimpinan pecah kongsi, birokrasi akan terkotak-kotak, dan yang paling dirugikan adalah rakyat yang menunggu pelayanan,” ujar Akmal.
Forum ASWAKADA 2026 ini diharapkan menjadi titik balik bagi para pimpinan daerah untuk menanggalkan ego sektoral dan mulai membuka ruang kolaborasi lintas wilayah demi pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan. (red)
