PADANG, POLIKATA.COM – Kota Padang resmi terpilih sebagai daerah percontohan (pilot project) program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) oleh Kementerian Dalam Negeri. Langkah besar ini menandai era baru penyaluran bantuan yang lebih modern, transparan, dan akurat di Ibu Kota Sumatera Barat tersebut.
Penunjukan strategis ini dikukuhkan dalam pertemuan koordinasi antara Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian dengan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (24/4).
Solusi Konkret Masalah Data
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa digitalisasi adalah jawaban atas sengkarut data kemiskinan yang selama ini sering memicu polemik. Ia mengakui, selama ini penyaluran bansos kerap terkendala oleh data administrasi yang tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan.
“Selama ini tantangan terbesar kita adalah akurasi data. Ada yang secara administrasi tercatat miskin padahal tidak, dan sebaliknya. Dengan digitalisasi ini, kita membedah sekat tersebut agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” ujar Maigus Nasir optimis.
Siapkan 1.700 Agen dan Target Peluncuran 2026
Tidak main-main dalam mempersiapkan program ini, Pemerintah Kota Padang telah mengambil langkah konkret, di antaranya penerbitan SK Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bansos. Kemudian, menyiapkan 1.700 agen yang terdiri dari ASN, pendamping PKH, TKSK, hingga pengurus RT/RW dan pengurus masjid untuk melakukan pendampingan langsung ke masyarakat.
Program ini ditargetkan resmi meluncur (launching) pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan teknis dan sosialisasi rampung.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, membeberkan alasan kuat di balik terpilihnya Padang. Menurutnya, kesiapan infrastruktur data kependudukan di Padang sangat impresif.
Saat ini, perekaman KTP di Kota Padang telah mencapai 99,16%, dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah menembus angka 34%—rekor tertinggi di Sumatera Barat.
“Padang adalah satu dari 42 daerah terpilih di Indonesia. Dengan capaian IKD yang tinggi, kota ini sangat layak menjadi pelopor reformasi bansos yang lebih akuntabel,” tegas Teguh.
Acara ini juga dihadiri oleh tokoh penting lainnya, termasuk Asisten Deputi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, yang siap mendukung dari sisi sistem pembayaran digital.
Dengan sistem baru ini, warga Kota Padang diharapkan tidak lagi perlu mengantre panjang atau khawatir namanya terlewat dalam daftar penerima bantuan, karena semua proses akan terintegrasi secara digital dalam satu sistem yang transparan. (red)
