SOLOK SELATAN, POLIKATA.COM – Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, memberikan sejumlah instruksi strategis dalam Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) rutin di Halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (6/4/2026).
Beberapa poin utama yang ditekankan meliputi pengawasan anggaran, pengawalan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, hingga percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026.
Wabup Yulian Efi mengungkapkan bahwa tim audit BPK RI telah memulai pemeriksaan laporan keuangan di Solok Selatan sejak pekan lalu. Ia meminta seluruh jajaran untuk kooperatif dan responsif.
“BPK secara resmi telah masuk ke Solok Selatan untuk mengaudit laporan keuangan. Saya instruksikan agar segala hal yang menjadi catatan segera ditindaklanjuti dengan cepat,” tegas Yulian di hadapan peserta apel.
Sejalan dengan itu, ia meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran, khususnya bagi para pejabat pengguna anggaran.
Prioritas Pembangunan dalam Musrenbang
Terkait perencanaan daerah, Yulian menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2027 kini memasuki tahap final melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
Meski perencanaan bersumber dari usulan masyarakat, ia menegaskan bahwa penentu kebijakan tetap akan mengacu pada skala prioritas sesuai visi-misi kabupaten.
“Program pendidikan gratis, seragam sekolah gratis, pengembangan UMKM, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama kita ke depan,” imbuhnya.
Manajemen Aset dan Percepatan Fisik
Hal lain yang menjadi sorotan adalah pengelolaan aset daerah. Wabup meminta OPD terkait untuk menginventarisasi aset yang sudah tidak produktif atau berusia tua agar segera direncanakan proses lelang atau penghapusan aset guna efisiensi.
Menutup arahannya, Yulian memberikan peringatan tegas mengenai pelaksanaan kegiatan fisik. Mengingat saat ini sudah memasuki triwulan kedua tahun 2026, ia meminta seluruh proyek segera dikebut agar selesai tepat waktu.
“Kegiatan fisik harus segera dipacu pengerjaannya. Kita sudah masuk triwulan kedua, jangan sampai ada keterlambatan yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (red)
