PARIAMAN, POLIKATA.COM — Kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami tidak boleh berhenti sebagai program pemerintah atau kegiatan seremonial. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan, kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tingkat Provinsi Sumbar 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
Menurut Mahyeldi, gladi yang meliputi Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX) menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana kesiapan pemerintah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami.
Ia menekankan, keberhasilan pelaksanaan gladi bukan semata-mata dilihat dari kelancaran kegiatan, tetapi dari seberapa banyak pembelajaran yang diperoleh untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana.
“Keberhasilan gladi ini justru diukur dari berapa banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh untuk memperkuat kesiapsiagaan kita di masa depan,” ujar Mahyeldi.
Dijelaskannya, masing-masing tahapan gladi memiliki fungsi berbeda. TTX digunakan untuk menguji pemahaman terhadap skenario, pembagian peran, kebijakan, serta mekanisme pengambilan keputusan.
Sementara itu, CPX menguji alur komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan, hingga mobilisasi sumber daya. Adapun FTX memastikan seluruh rencana dan prosedur yang telah disusun dapat diterapkan secara operasional di lapangan.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh hasil evaluasi dari ketiga tahapan tersebut didokumentasikan secara lengkap. Termasuk berbagai kendala, keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur maupun keterbatasan sumber daya yang ditemukan selama pelaksanaan gladi.
Seluruh catatan tersebut, lanjutnya, harus ditindaklanjuti pemerintah kabupaten dan kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak kembali menjadi persoalan ketika bencana benar-benar terjadi.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi. Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Jangan menunggu keadaan darurat untuk menentukan siapa berbuat apa. Semua itu harus kita siapkan dari sekarang,” tegasnya.
Mahyeldi juga meminta sistem komando dan koordinasi lintas instansi diperkuat melalui standar operasional prosedur (SOP) yang dipahami seluruh unsur. Sistem komunikasi kedaruratan juga harus terus diuji dan diperkuat.
Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan sinergi banyak pihak, mulai dari BPBD, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan hingga relawan.
Hasil pembelajaran dari gladi, kata Mahyeldi, tidak boleh hanya tersimpan di lokasi pelaksanaan. Pemerintah kabupaten dan kota diminta membawa hasil evaluasi tersebut ke wilayah masing-masing untuk disosialisasikan kepada OPD dan masyarakat.
Dengan begitu, pengetahuan serta keterampilan menghadapi bencana dapat semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari.
“Semakin banyak yang terlibat dan semakin sering dilaksanakan, semakin baik, sehingga proses internalisasi terhadap kebencanaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian kita,” katanya.
Tak Kenal Batas Administrasi
Mahyeldi mengingatkan, ancaman gempa bumi dan tsunami tidak mengenal batas administrasi wilayah. Karena itu, kesiapsiagaan juga harus dibangun melalui kerja sama lintas kabupaten dan kota.
Selain kesiapan personel dan sistem komando, kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana harus menjadi perhatian utama dalam kondisi darurat. Di antaranya ketersediaan konsumsi, tempat pengungsian yang layak, layanan kesehatan dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
“Kesiapsiagaan kita menghadapi musibah bencana ini harus menjadi budaya kita, harus menjadi hal yang melekat dalam keseharian kita,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian mengapresiasi Pemprov Sumbar dan BPBD yang telah menguji Rencana Kontinjensi (Renkon) gempa bumi dan tsunami.
Rustian menekankan agar Renkon tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi terus diperbarui dan diuji secara berkala sehingga tetap sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.
Kesiapan jalur dan lokasi evakuasi juga harus dipastikan. Demikian pula skenario rujukan kesehatan apabila terjadi bencana besar.
Menurut Rustian, rumah sakit yang berada di lokasi aman perlu dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan apabila fasilitas kesehatan lainnya terdampak bencana.
“Bencana ini kita tidak tahu kapan terjadinya, dan yang pasti akan terjadi. Karena itu kita tidak boleh takut, tetapi harus siap,” katanya.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan gladi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
Menurutnya, manusia memang tidak dapat mencegah alam ketika bencana terjadi. Namun, berbagai upaya dapat dilakukan untuk mempersiapkan diri sehingga risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
Ia mengajak masyarakat menjadikan gladi tersebut sebagai momentum untuk memahami langkah yang harus dilakukan ketika gempa bumi dan tsunami terjadi, termasuk mengenali jalur dan titik evakuasi.
“Siap untuk Selamat,” menjadi semangat yang ditekankan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana. (*)
