JAKARTA, POLIKATA.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat langkah kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dengan mendorong penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (SAPILIN). Aplikasi tersebut diharapkan mampu memperkuat integrasi data kebencanaan sehingga penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Upaya itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, saat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Arry diterima langsung Direktur Jenderal Linjamsos Kemensos RI, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom., bersama sejumlah anggota Tim Pokja Ditjen Linjamsos. Pertemuan turut dihadiri pejabat dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar.
Arry mengatakan, koordinasi tersebut membahas penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sekaligus menyampaikan permintaan dukungan Kemensos terhadap penyempurnaan SAPILIN.
“Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi dan berkonsultasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permintaan dukungan atas penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi atau yang kita singkat dengan SAPILIN,” kata Arry.
Menurutnya, kebutuhan terhadap sistem data kebencanaan yang terintegrasi menjadi penting bagi Sumbar karena wilayah tersebut memiliki potensi berbagai jenis bencana. Kondisi itu membuat ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan saat terjadi bencana.
Arry menyebut Sumbar sebagai daerah yang memiliki potensi berbagai jenis bencana. Karena itu, meskipun Pemprov Sumbar telah memiliki dashboard data kebencanaan terintegrasi, sistem tersebut masih perlu dikembangkan dan disempurnakan melalui SAPILIN.
“Oleh karenanya, kita membutuhkan dukungan dari Kemensos secara berkesinambungan, menyangkut berbagai program kegiatan terkait kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Selain penguatan aplikasi dan integrasi data, dukungan yang diharapkan dari Kemensos mencakup pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Kemudian, pembentukan dan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB), penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Dukungan lainnya berupa pemberian bantuan uang duka bagi keluarga terdampak bencana serta bantuan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga yang terkena dampak bencana.
Dalam pertemuan itu, Arry juga menyampaikan pentingnya peta rawan bencana sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia mengatakan, Dirjen Linjamsos menekankan bahwa peta kerawanan bencana memiliki peran penting. Perencanaan pembangunan, kata dia, perlu memperhatikan lokasi yang relatif aman dari risiko bencana atau zona hijau.
“Setelah kami paparkan, Bapak Dirjen Linjamsos menyampaikan bahwa peta rawan bencana bersifat sangat penting, dan dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan titik lokasi yang aman dari risiko bencana (zona hijau),” katanya.
Selain itu, Kemensos menyatakan dukungan dan komitmen untuk membantu upaya penanggulangan bencana di Sumbar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Arry, Ditjen Linjamsos juga menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Sumbar.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Sumbar dan Kemensos, terutama dalam menghadapi potensi bencana sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika bencana terjadi. (*)
