SIJUNJUNG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kabupaten Sijunjung memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kematian ibu serta bayi. Persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat tersebut menjadi perhatian serius dalam pertemuan evaluasi bersama jajaran rumah sakit, Puskesmas, tenaga kesehatan, camat, wali nagari, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Bupati Sijunjung Dr. Benny Dwifa Yuswir menegaskan, upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tidak boleh sekadar dipandang sebagai pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah. Lebih dari itu, setiap kasus menyangkut keselamatan dan masa depan masyarakat.
“Persoalan ini menyangkut keselamatan masyarakat dan membutuhkan keseriusan seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit hingga pemerintah kecamatan, nagari dan masyarakat,” tegas Benny.
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan bayi sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih terjadi di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah bersama jajaran kesehatan membahas penguatan sistem rujukan dan langkah strategis untuk mencegah serta menekan kasus kematian ibu dan bayi.
Menurut Benny, kematian ibu dan bayi bukan semata-mata persoalan angka dalam laporan kesehatan. Berbagai kasus yang dapat dicegah harus diminimalkan melalui pelayanan yang cepat, tepat, profesional, serta kolaborasi lintas sektor.
“Kematian ibu dan bayi ini bukan sekadar angka atau indikator dalam menilai derajat kesehatan, tetapi menyangkut nyawa masyarakat yang sebetulnya bisa dicegah dan diminimalisir melalui kolaborasi lintas sektor,” tuturnya.
Soroti Sistem Rujukan
Dalam evaluasi tersebut, Bupati Benny menekankan pentingnya memastikan mekanisme rujukan pasien berjalan sesuai kebutuhan medis dan kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh tenaga kesehatan mengutamakan profesionalitas pelayanan dan mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah daerah.
Perhatian juga diarahkan terhadap pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya oknum tenaga kesehatan, termasuk bidan desa, yang mengarahkan pasien ke fasilitas kesehatan swasta tertentu. Persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di tingkat bawah.
Bupati meminta persoalan pelayanan maupun mekanisme rujukan ditangani secara serius agar masyarakat mendapatkan pelayanan berdasarkan kebutuhan medis, bukan karena kepentingan lain.
Di tingkat kecamatan dan nagari, koordinasi juga diminta diperkuat. Camat, wali nagari, kepala Puskesmas, serta bidan desa harus bersama-sama mendeteksi faktor risiko kehamilan dan memastikan ibu serta bayi memperoleh penanganan secara cepat dan tepat.
“Marilah kita berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sijunjung. Kita berdoa tidak ada lagi ibu dan anak yang meninggal dunia saat melahirkan karena proses pelayanan kesehatan kita yang tidak baik,” tegas Benny.
Deteksi Dini Diperkuat
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Rinny P Yuswir, mengatakan kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan kesehatan sekaligus kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
Karena itu, kata Rinny, pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui deteksi dini terhadap faktor risiko kehamilan. Apabila ditemukan komplikasi, penanganan harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan dukungan sistem rujukan yang efektif dan berkesinambungan.
“Deteksi dini faktor risiko, penanganan komplikasi secara cepat dan tepat, serta sistem rujukan yang efektif dan berkesinambungan antara masyarakat, Puskesmas dan rumah sakit menjadi bagian penting dalam upaya menekan kematian ibu dan bayi,” jelasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Harry Oscar Hidayat, perwakilan Kementerian Agama Sijunjung Hendra Yoni, kepala OPD terkait, camat, wali nagari, serta jajaran fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain mengevaluasi kondisi kematian ibu dan bayi, forum tersebut juga diarahkan untuk menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai persoalan kesehatan ibu dan anak di Sijunjung.
Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut dan intervensi yang diperlukan, sehingga upaya pencegahan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan di lapangan.
Setiap kasus kematian ibu dan bayi juga memiliki dampak lebih luas terhadap pembangunan daerah. Salah satunya berkaitan dengan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan salah satu komponen dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dengan memperkuat deteksi risiko, kualitas pelayanan, koordinasi lintas sektor dan sistem rujukan, Pemkab Sijunjung berupaya memastikan ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan medis. (*)
