AGAM, POLIKATA.COM — Keselamatan nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasir Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, menjadi perhatian Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Saat berdialog langsung dengan nelayan di TPI Pasir Tiku, Senin (21/9/2026), Mahyeldi menerima aspirasi terkait kebutuhan dermaga pengaman yang dinilai mendesak untuk melindungi bagan nelayan, terutama ketika gelombang laut meninggi.
Dalam dialog tersebut, nelayan menyampaikan selama ini belum tersedia pelabuhan atau dermaga yang dapat digunakan sebagai lokasi perlindungan ketika kondisi laut memburuk. Akibatnya, bagan yang digunakan untuk menangkap ikan rentan mengalami kerusakan hingga kandas.
Salah seorang nelayan, Boy (48), mengungkapkan kondisi tersebut telah berulang setiap tahun. Bahkan, sepanjang delapan bulan terakhir, sudah empat bagan nelayan yang mengalami kandas.
“Setiap tahun kami pasti dapat musibah. Tahun kini saja baru hitungan delapan bulan, sudah empat buah bagan kami yang kandas. Kami tidak punya pelabuhan penyelamatan,” ujar Boy.
Menurut Mahyeldi, kebutuhan dermaga pengaman berkaitan langsung dengan keselamatan nelayan sekaligus keberlangsungan usaha masyarakat pesisir. Karena itu, ia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar segera mencari solusi dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat dan pihak terkait.
Para nelayan mengusulkan agar dermaga pengaman dibangun secara permanen dengan konstruksi beton. Usulan itu mempertimbangkan kondisi bagan nelayan yang sebagian besar masih menggunakan bahan kayu dan konstruksi tradisional sehingga membutuhkan tempat perlindungan yang lebih aman saat gelombang tinggi.
Selain dermaga pengaman, nelayan juga menyampaikan kebutuhan fasilitas pabrik es. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan setelah nelayan kembali dari laut.
Dalam dialog itu juga terungkap bahwa anggaran pembangunan pabrik es sebelumnya telah dialokasikan. Namun, proses tender belum menghasilkan pemenang sehingga pembangunan fasilitas tersebut belum dapat direalisasikan.
Mahyeldi meminta kebutuhan fasilitas nelayan tersebut terus dikawal dan dicarikan jalan keluar sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan, pembangunan fasilitas kelautan dan perikanan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, selain dermaga pengaman dan pabrik es, fasilitas lain seperti gudang penyimpanan serta sarana pendukung aktivitas nelayan juga perlu diperhatikan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Yang terpenting bagaimana kebutuhan nelayan ini kita carikan solusinya. Fasilitas yang dibangun harus benar-benar memberikan manfaat, mendukung aktivitas nelayan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Mahyeldi.
Untuk merealisasikan berbagai kebutuhan tersebut, Mahyeldi mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, koperasi nelayan, dan pihak swasta.
Ia mengatakan pembangunan fasilitas dapat dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap sarana yang dibangun benar-benar berfungsi dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Seifdinon serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Heriyanto.
Kehadiran perangkat daerah terkait diharapkan dapat mempercepat pembahasan dan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan nelayan Tiku. (*)
