PADANG, POLIKATA.COM — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat capaian dalam pengendalian inflasi daerah. Hingga Agustus 2026, Pasaman Barat telah melaksanakan 27 kali operasi pasar murah, terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.
Atas capaian tersebut, Pasaman Barat meraih peringkat I dalam kuantitas kegiatan pengendalian inflasi se-Sumatera Barat. Peringkat II diraih Kota Bukittinggi, sedangkan Kabupaten Agam berada di peringkat III.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Apresiasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Padang, Kamis (17/9/2026).
Penilaian didasarkan pada jumlah kegiatan pengendalian inflasi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota hingga Agustus 2026. Pasaman Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah kegiatan terbanyak, terutama melalui pelaksanaan operasi pasar murah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat sebagai bagian dari intervensi pemerintah daerah terhadap harga kebutuhan pokok.
Bupati Pasaman Barat Yulianto, yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Setia Bakti, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
“Inflasi di Pasaman Barat harus kita kendalikan secara maksimal. Kami akan terus mengupayakan pelaksanaan operasi pasar murah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM serta Dinas Ketahanan Pangan agar masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau dan daya belinya tetap terjaga,” ujar Setia Bakti.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM serta Dinas Ketahanan Pangan yang dinilai aktif menjalankan berbagai kegiatan pengendalian inflasi di lapangan.
Setia Bakti mengatakan, operasi pasar murah menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama ketika terjadi tekanan terhadap harga komoditas pangan.
Pengendalian inflasi di Pasaman Barat dilakukan melalui sinergi TPID Kabupaten Pasaman Barat yang diketuai bupati, dengan sekretaris daerah sebagai ketua harian. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur, di antaranya Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
Pemkab Pasaman Barat juga terus memperkuat koordinasi dan intervensi terhadap sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memengaruhi laju inflasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi tekanan terhadap daya beli.
Stabilitas harga dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kenaikan harga kebutuhan pokok yang berlangsung secara berkelanjutan dapat meningkatkan beban masyarakat. Di sisi lain, kenaikan biaya produksi juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha.
Karena itu, Pemkab Pasaman Barat menempatkan pengendalian inflasi sebagai kerja bersama lintas sektor. Capaian peringkat I dalam jumlah kegiatan hingga Agustus 2026 sekaligus menjadi evaluasi atas konsistensi intervensi yang telah dilakukan dan momentum untuk memperkuat sinergi TPID ke depan.
Kegiatan apresiasi tersebut turut dihadiri gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, serta jajaran TPID Provinsi Sumatera Barat. (*)
