JAKARTA, POLIKATA.COM – Presiden Prabowo Subianto mempertegas komitmennya dalam membangun ekonomi maritim dari pinggiran. Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026), Kepala Negara menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Langkah ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk membangun hingga 4.000 kampung nelayan hingga tahun 2029 mendatang.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, melaporkan bahwa proyek percontohan di 100 lokasi saat ini sedang dikebut. Sebanyak 65 titik pada tahap pertama sudah hampir tuntas, sementara 35 titik lainnya di tahap kedua ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir Mei 2026.
Program ini terbukti memberikan dampak nyata. Berkaca pada proyek percontohan di Biak, Papua, pendapatan nelayan dilaporkan melonjak hingga 60%–80% berkat kehadiran fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi.
1.000 Lokasi Baru Fokus Indonesia Timur
Pemerintah tidak berhenti di angka 100. Untuk tahun anggaran 2026, Presiden menginstruksikan pembangunan tambahan di 1.000 lokasi baru secara paralel. Fokus utama pembangunan lanjutan ini akan diarahkan ke wilayah Indonesia Timur, yang dinilai memiliki potensi kekayaan laut luar biasa namun masih minim infrastruktur penunjang.
Kampung-kampung ini tidak hanya sekadar diperbaiki secara fisik, tetapi dilengkapi dengan ekosistem industri kecil, seperti, dermaga sandar dan tempat pelelangan ikan (TPI). Kemudian, pabrik es, cold storage, dan fasilitas pembekuan ikan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) khusus dan pusat pelatihan untuk penguatan kapasitas SDM nelayan.
Selain infrastruktur di darat, pemerintah memperkuat armada laut melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah Inggris dalam skema Maritime Partnership Programme (MPP) senilai £4 miliar (sekitar Rp91,6 triliun).
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan analisis teknis untuk memastikan industri galangan kapal dalam negeri siap mengerjakan pesanan kapal tangkap berkapasitas 30 GT.
Melalui skema ini, proses perakitan dilakukan di Indonesia guna menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong alih teknologi. Proyek ini diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja bagi sekitar 600.000 orang, mulai dari awak kapal hingga pekerja di galangan kapal.
Dengan percepatan ini, Presiden Prabowo berharap ekosistem perikanan nasional dapat lebih kompetitif dan secara langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir yang selama puluhan tahun kurang mendapat perhatian optimal. (red)
