PASAMAN BARAT, POLIKATA.COM – Babak baru dunia pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat resmi dimulai. Untuk pertama kalinya, Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Dasar (SD) digelar serentak, Senin (20/4/2026). SDN 09 Pasaman menjadi salah satu titik pusat perhatian dengan mengikutsertakan 103 siswa kelas VI dalam ujian perdana ini.
Mewakili Bupati Pasaman Barat, Kepala Dinas Pendidikan, Imter Pedri, menegaskan bahwa TKA ini bukan sekadar ujian biasa. Kegiatan ini dirancang sebagai instrumen pemetaan kompetensi siswa di bidang literasi, numerasi, dan sains.
“Perlu kami garis bawahi, TKA bukan penentu kelulusan. Ini adalah alat ukur objektif untuk memetakan kualitas pendidikan kita. Kami menekankan prinsip kejujuran dan objektivitas di atas segalanya,” ujar Imter Pedri saat meninjau pelaksanaan ujian.
Tanpa Peringkat, Fokus pada Mental Siswa
Dinas Pendidikan juga mengambil langkah progresif dengan meniadakan sistem peringkat antarsekolah. Hal ini dilakukan untuk menghindari tekanan psikologis berlebih pada siswa dan mencegah praktik kecurangan.
Imter mengimbau agar seluruh tenaga pendidik menjaga suasana ujian tetap nyaman dan bermartabat. Sebelumnya, pihak dinas telah melakukan sosialisasi intensif kepada orang tua murid agar tidak muncul kekhawatiran yang tidak perlu terkait mekanisme baru.
Di lokasi ujian, Kepala SDN 09 Pasaman, Fahma Suci, menjelaskan bahwa pelaksanaan TKA di sekolahnya dibagi menjadi dua gelombang yang berlangsung selama empat hari, yakni 20–23 April 2026.
“Untuk hari Senin dan Selasa, kami bagi dalam tiga sesi. Sedangkan Rabu dan Kamis akan berlangsung dalam empat sesi. Sebanyak 103 siswa kami siap menghadapi materi literasi, numerasi, dan sains,” jelas Fahma.
Fahma juga menitipkan pesan penting bagi para orang tua untuk menjaga kebugaran fisik dan kesiapan mental anak di rumah selama pekan ujian berlangsung. Sinergi antara sekolah dan rumah dianggap sebagai kunci suksesnya transisi sistem evaluasi pendidikan di Pasaman Barat ini.
Diharapkan, hasil dari TKA perdana ini dapat menjadi rapor awal bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang lebih tepat sasaran di masa depan. (red)
