PADANG, POLIKATA.COM — Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya tak sekadar menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Minggu (6/9/2026). Persoalan banjir yang masih menghantui masyarakat langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Cipta Karya Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam dialog bersama warga dan tokoh masyarakat, persoalan banjir menjadi salah satu keluhan utama. Warga berharap penanganan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diwujudkan melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Rachmad mengatakan, aspirasi masyarakat dalam reses harus dikawal hingga ada tindak lanjut konkret. Karena itu, ia langsung berkomunikasi dengan Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Kementerian PU, Maria Doeni Isa, untuk memastikan progres penanganan kawasan terdampak bencana, termasuk Rawang.
“Kita ingin persoalan banjir ini ditangani secara serius. Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus dikawal dan dikoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan, termasuk Kementerian PU,” ujar Rachmad.
Rachmad juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang menurutnya turut membantu membuka komunikasi dan mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan infrastruktur di Kota Padang.
“Terima kasih kepada Bang Andre Rosiade yang terus membantu mengawal aspirasi masyarakat dan membuka akses komunikasi dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan sinergi ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan banjir yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam komunikasi tersebut, Maria Doeni Isa menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian PU sedang menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk penanganan kawasan terdampak bencana. DED tersebut tidak hanya mencakup satu titik, tetapi sejumlah lokasi terdampak bencana di Kota Padang dan daerah lainnya.
Menurut Maria, proses pengadaan penyedia DED selesai pada September 2026 dan pekerjaan direncanakan berlangsung sekitar empat bulan. Namun, pihaknya akan berupaya mempercepat penyelesaian DED menjadi sekitar tiga bulan agar proses lelang pekerjaan fisik dapat segera dilakukan.
“DED-nya baru dimulai September. Penyedianya sudah ada dan pekerjaannya sekitar empat bulan. Kita usahakan tiga bulan selesai. Kalau izinnya sudah ada, kita lelang supaya pekerjaan fisiknya bisa dimulai,” jelas Maria.
Rachmad menyambut baik kepastian tersebut. Ia memastikan perkembangan proses DED dan rencana pembangunan fisik akan terus dikawal agar tidak berhenti pada tahap perencanaan.“Berarti kalau DED selesai dan proses lelang berjalan lancar, insyaallah pekerjaan fisiknya bisa mulai pada 2027,” kata Rachmad.
Maria memperkirakan proses pekerjaan fisik dapat mulai berjalan pada 2027 setelah tahapan perencanaan dan lelang selesai. Penanganan tersebut mencakup sejumlah lokasi yang terdampak bencana, bukan hanya satu kawasan.
Bagi Rachmad, kepastian proses perencanaan ini menjadi langkah penting karena penanganan banjir harus dilakukan berdasarkan kajian teknis, bukan sekadar pembangunan yang bersifat sementara.
“Prinsipnya kita tidak ingin pembangunan asal jadi. Harus ada kajian dan perencanaan yang matang sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Selain banjir, warga Rawang juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain dalam kegiatan reses tersebut. Rachmad menegaskan seluruh masukan akan menjadi bahan perjuangan melalui DPRD Kota Padang maupun dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjaga sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan dicarikan jalan keluar. “Kita akan terus kawal. Apa yang disampaikan masyarakat hari ini akan kita tindak lanjuti dan komunikasikan dengan pihak terkait. Yang kita harapkan tentu solusi konkret bagi warga,” tutup Rachmad. (*)
