PADANG, POLIKATA.COM — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan kegiatan Subuh Mubarak sebagai momentum memperkuat akidah, meningkatkan kualitas ibadah, mempererat ukhuwah, serta meneguhkan komitmen dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Subuh Mubarak ASN Pemprov Sumbar di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Minggu (6/9/2026). Kegiatan mengangkat tema “Meneladani Nabi dalam Memperkuat Akidah, Meningkatkan Ibadah dan Mempererat Ukhuwah.”
Dalam arahannya, Mahyeldi mengajak ASN mengambil pelajaran dari wafatnya Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Saiful Bahri yang meninggal dunia pada usia 59 tahun.
Menurutnya, kepergian almarhum menjadi pengingat bahwa kematian merupakan sebuah kepastian yang tidak diketahui kapan datangnya. Karena itu, setiap orang harus senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal kebaikan.
“Tidak semua orang yang sakit meninggal, dan ada juga orang yang tidak terlihat sakit kemudian meninggal. Ini menjadi itibar bagi kita bahwa ketika ajal datang, tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan,” ujar Mahyeldi.
Ia menekankan agar ASN tidak menunda-nunda berbuat kebaikan. Selain meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, ASN juga diminta menjalankan tugas serta tanggung jawab pemerintahan secara sungguh-sungguh.
Mahyeldi turut mendoakan agar almarhum Saiful Bahri mendapat ampunan dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila semasa bergaul dan menjalankan tugas terdapat kesalahan maupun hal yang kurang berkenan.
Terkait persoalan utang piutang almarhum, Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar sebagai bagian dari keluarga besar almarhum akan membantu penyelesaian bersama pihak keluarga apabila terdapat utang yang dapat dibuktikan secara jelas.
OPD Diminta Segera Lengkapi Administrasi
Selain pesan keagamaan, Mahyeldi memberikan sejumlah arahan terkait pelaksanaan pemerintahan. Memasuki September 2026 dan menjelang penetapan Perubahan Anggaran 2026 bersama DPRD Sumbar pada akhir September, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melengkapi dokumen kegiatan, baik yang telah selesai maupun yang masih berjalan.
Kelengkapan administrasi tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap temuan dan catatan hasil pemeriksaan yang masih harus ditindaklanjuti diminta segera diselesaikan.
“Segera selesaikan berdasarkan temuan-temuan yang telah terjadi. Kegiatan yang sedang berjalan juga segera dilengkapi pertanggungjawabannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang ada disegerakan pelaksanaannya, supaya masyarakat Sumatera Barat bisa merasakan dampak positif dari program pembangunan tahun 2026,” tegasnya.
Mahyeldi juga meminta seluruh OPD mulai mempersiapkan program kerja 2027. Dengan KUA-PPAS 2027 yang telah disepakati, penyusunan kegiatan harus memprioritaskan program yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Ia menegaskan, usulan yang berada di luar kewenangan provinsi perlu dikaji kembali melalui mekanisme dan forum yang tersedia. Kesesuaian kewenangan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan prioritas pembangunan agar program pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.
ASN Diingatkan Taat Pajak
Pada kesempatan itu, Mahyeldi juga kembali mengingatkan ASN mengenai kewajiban membayar pajak. Ia menegaskan Surat Edaran Gubernur Tahun 2024 yang mengatur konsekuensi bagi ASN yang tidak disiplin memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk dampaknya terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Surat Edaran Gubernur sudah ada. Bagi ASN yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap negara, maka itu akan berdampak kepada tunjangan pendapatan pegawai atau TPP,” katanya.
Mahyeldi meminta seluruh kepala OPD mengimplementasikan kebijakan tersebut secara konkret dan memastikan kewajiban perpajakan ASN di lingkungan masing-masing dipenuhi.
Ia juga menyoroti persoalan administrasi kehadiran dalam kegiatan Subuh Mubarak. Kepala OPD diminta mencari solusi agar pencatatan kehadiran tidak mengganggu kekhusyukan ASN saat mengikuti tausiah.
“Jangan sampai kita datang subuh-subuh, kemudian hanya ribut karena absen, sementara ceramah tidak bisa kita dengarkan dengan baik. Rugi kita,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, Subuh Mubarak seharusnya menjadi ruang pembinaan keagamaan bagi ASN untuk meningkatkan keimanan, kualitas ibadah dan kebersamaan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan aparatur yang profesional sekaligus memiliki ketakwaan dan kesadaran bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan.
“Semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya menjadi hari yang berkualitas bagi kita, penuh dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjadi hari-hari yang mengantarkan kita memasuki surga yang dijanjikan Allah SWT,” tutup Mahyeldi. (*)
