PAYAKUMBUH, POLIKATA.COM — Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan seluruh pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan, pemerintah daerah menghargai setiap pandangan fraksi yang disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan RAPBD 2027. Masukan legislatif dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan rancangan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ini menjadi bagian dari proses bersama untuk menyempurnakan RAPBD 2027,” kata Zulmaeta di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan pembahasan APBD berjalan sesuai ketentuan. Selain memenuhi aspek regulasi, penyusunan anggaran juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
Zulmaeta mengatakan, Pemko Payakumbuh tidak akan memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi secara parsial. Seluruh masukan akan dipelajari terlebih dahulu untuk kemudian diberikan jawaban secara komprehensif melalui mekanisme pembahasan yang telah ditetapkan.
“Secara substansi, tentu seluruh pandangan fraksi akan kami pelajari dan kami jawab secara resmi pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembahasan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif selama proses penyusunan RAPBD. Menurutnya, pandangan fraksi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meninjau kembali rancangan program maupun kebijakan anggaran yang telah disusun.
“Yang terpenting, proses pembahasan ini berjalan konstruktif, terbuka, dan tetap dalam semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.
Zulmaeta menambahkan, APBD merupakan instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan riil masyarakat.
Pemko Payakumbuh, lanjutnya, berkomitmen mengikuti seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD secara disiplin dan tepat waktu.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh masukan tersebut dalam pembahasan bersama DPRD. Jawaban secara lengkap akan kami sampaikan pada rapat paripurna berikutnya,” pungkasnya. (*)
