PADANG, POLIKATA.COM— Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) terus mematangkan persiapan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Terpusat di kawasan Sungkai. Langkah ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan Pemko Padang dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyampaikan bahwa pembangunan Huntap Terpusat Sungkai ini mendapat dukungan penuh berupa bantuan langsung dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia sebanyak 183 unit.
“Alhamdulillah, untuk pembangunan Huntap di Sungkai kita mendapat bantuan langsung dari Kementerian PKP sebanyak 183 unit. Bantuan ini sudah lengkap dengan fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum, hingga jaringan listrik,” ujar Tri Hadiyanto saat memberikan keterangan di Kantor Disperkim Kota Padang, Jumat (31/7/2026).
Tri menjelaskan, dalam kolaborasi ini Pemko Padang mengambil peran dan tanggung jawab penuh dalam penyiapan lahan (land clearing) serta penyediaan sumber air bersih untuk kawasan tersebut.
“Kewajiban Pemko Padang adalah melakukan land clearing serta menyediakan sumber airnya. Saat ini proses land clearing di lapangan sedang terus kita pacu dan berjalan lancar,” tambahnya.
Berdasarkan koordinasi dan informasi terakhir dari Kementerian PKP, pengerjaan fisik bangunan rumah dijadwalkan mulai berjalan pada awal September 2026 dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2026.
“Sehingga di akhir tahun nanti, sebanyak 183 unit huntap siap huni di Sungkai sudah tersedia untuk masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tri Hadiyanto memaparkan bahwa pemenuhan huntap ini merupakan bagian dari upaya Pemko Padang dalam merealisasikan total kebutuhan 523 unit huntap bagi warga terdampak bencana sesuai dengan SK 119.
“Total kebutuhan huntap kita sesuai SK 119 adalah sebanyak 523 unit. Skemanya dibagi di dua titik kawasan: 183 unit di Sungkai yang didukung Kementerian PKP, dan 340 unit sisanya berlokasi di Balai Gadang. Untuk di Balai Gadang, fisik bangunannya dibantu oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara Pemko Padang menyediakan fasilitas PSU-nya,” tutup Tri.
Melalui sinergi antara Pemko Padang, Pemerintah Pusat, dan lembaga kemanusiaan ini, diharapkan pemenuhan kebutuhan hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak bencana di Kota Padang dapat terealisasi secara optimal dan tepat waktu. (*)
