LIMAPULUH KOTA, POLIKATA.COM— Di bawah naungan tenda darurat yang terpanggang terik matahari, belasan siswa SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, tertunduk lesu di depan layar laptop. Bukan karena lelah belajar, melainkan karena perjuangan fisik yang harus mereka tempuh sejauh 6 kilometer menanjak perbukitan Batu Sampik demi secercah sinyal internet.
Pemandangan kontras ini menjadi potret buram ketimpangan digital di pelosok Sumatera Barat. Lokasi sekolah mereka yang berada di “zona blank spot” memaksa para siswa meninggalkan ruang kelas yang nyaman menuju tengah perkebunan gambir milik warga. Di puncak bukit itulah, sinyal telepon seluler dianggap cukup stabil untuk menyambungkan perangkat laptop ke server pusat ujian nasional.
Sauki Alfajri, guru pendamping yang setia mengawal anak didiknya, menceritakan betapa beratnya medan yang harus dilalui. Para siswa harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak di perbukitan sebelum ujian dimulai.
“Kendala utama kami murni akses jaringan. Kami harus menunggu berjam-jam hanya untuk memastikan sistem ujian online bisa terbuka,” ujar Sauki. Meski fasilitas sangat terbatas, semangat 14 siswa peserta ujian tidak surut. Mengandalkan koneksi hotspot dari ponsel yang digantung di tiang-tiang tenda, mereka akhirnya berhasil masuk ke sistem.
“Alhamdulillah, dari 14 peserta, seluruhnya berhasil login, mengerjakan soal, hingga mengunggah hasil ujian ke server pusat,” tambahnya dengan nada lega.
Laptop Pinjaman dan Harapan yang Digantungkan
Ketidaksiapan infrastruktur tidak hanya soal sinyal. Sebanyak 14 unit laptop yang digunakan siswa pun merupakan hasil pinjaman dari berbagai pihak. Tanpa dukungan solidaritas masyarakat dan guru, ujian berbasis komputer ini mustahil terlaksana bagi mereka.
Salah satu siswa mengaku, meski panas menyengat di bawah tenda dan debu perkebunan beterbangan, ia tetap fokus. “Di sekolah kami memang tidak ada sinyal sama sekali. Kalau mau ujian, ya harus ke sini (bukit). Capek, tapi mau bagaimana lagi, kami ingin lulus,” ungkapnya lirih.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari perangkat desa setempat. Wali Nagari Galugua, Wendriadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Proposal pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) sudah lama diajukan ke Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.
“Harapan besar kami, usulan tersebut segera direalisasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kemendikbud. Kami tidak ingin setiap tahun melihat anak-anak kami harus mendaki bukit hanya untuk hak dasar mereka, yaitu ujian,” tegas Wendriadi.
Peristiwa di Batu Sampik ini menjadi pengingat keras bagi pemangku kebijakan. Bahwa di tengah gegap gempita digitalisasi pendidikan, masih ada anak bangsa yang harus bertaruh fisik dan peluh hanya untuk mendapatkan koneksi internet yang stabil. Semangat juang siswa SMPN 4 Kapur IX adalah bukti bahwa meski akses terputus, harapan mereka untuk maju tak pernah putus. (red)
