BeritaEkonomiHeadlineNasional

Gebrakan 400 Ribu Bedah Rumah: Presiden Prabowo Instruksikan Optimasi Aset BUMN demi Hunian Rakyat

×

Gebrakan 400 Ribu Bedah Rumah: Presiden Prabowo Instruksikan Optimasi Aset BUMN demi Hunian Rakyat

Sebarkan artikel ini
RAPAT TERBATAS - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penyediaan hunian layak adalah fondasi utama martabat rakyat, dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Senin (6/4/2026).

JAKARTA, POLIKATA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan hunian layak adalah fondasi utama martabat rakyat. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Senin (6/4/2026), Kepala Negara menginstruksikan jajaran menteri untuk melipatgandakan target program perumahan nasional guna memangkas angka backlog hunian yang masih tinggi.

Fokus utama pemerintah tahun ini adalah penguatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal sebagai Bedah Rumah.

Presiden menetapkan target ambisius sebanyak 400.000 unit rumah tidak layak huni untuk direnovasi sepanjang tahun 2026. Angka ini melonjak tajam dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 45.000 unit.

Untuk mendukung target tersebut, anggaran sektor perumahan diproyeksikan meningkat signifikan hingga mencapai Rp10 triliun, di mana 80% dari dana tersebut dialokasikan langsung untuk menyentuh seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Baca Juga  Jelang Kunjungan Presiden RI, Pangdam I/BB dan Wabup Mentawai Tinjau Dapur SPPG di Desa Goisooinan

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan spesifik untuk mengoptimalkan lahan-lahan negara yang tidak produktif (idle), termasuk aset milik BUMN.

Beberapa strategi kunci yang disepakati meliputi, Hunian Berbasis Transit (TOD). Dimana, pembangunan rumah susun di lahan milik PT KAI dan Perum Perumnas guna memudahkan akses transportasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian, Kolaborasi Swasta dimana  pemerintah membuka skema inklusif bagi pengembang swasta untuk membangun hunian vertikal maupun rumah tapak dengan insentif khusus.

Baca Juga  Impian Rumah Layak Jadi Nyata, Dinas Perkim Padang Bedah 22 Rumah Tak Layak Huni

Selanjutnya, Infrastruktur Terintegrasi. Kawasan hunian baru wajib dilengkapi dengan akses sanitasi, air bersih, dan fasilitas sosial yang memadai.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

Masifnya pembangunan perumahan diharapkan mampu menyerap jutaan tenaga kerja lokal dan menghidupkan industri material konstruksi di daerah.

“Program ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi membangun kualitas hidup berkelanjutan agar generasi mendatang tumbuh di lingkungan yang sehat,” pungkas Presiden dalam arahannya. (red)