PADANG, POLIKATA.COM — Pemerintah Kota Padang bergerak cepat mengamankan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan infrastruktur daerah. Wali Kota Padang, Fadly Amran, bahkan turun langsung ke Kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Selasa (15/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan strategis dibahas, mulai dari penyediaan air bersih, pengelolaan sampah berbasis teknologi, hingga penanganan infrastruktur dasar di kawasan terdampak bencana hidrometeorologi.
Fadly Amran mengatakan, salah satu agenda utama yang tengah didorong adalah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bersama Universitas Andalas (Unand). Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan SPAM darurat, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan secara berkelanjutan.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Dalam pertemuan strategis itu, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Direktur Perumda Air Minum Hendra Pebrizal, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Rombongan Pemko Padang disambut Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa beserta jajaran. Pertemuan tersebut diarahkan untuk menyelaraskan program rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus mengoptimalkan dukungan anggaran pemerintah pusat bagi pembangunan di Kota Padang.
SPAM Pauh-Kuranji hingga Sambungan Rumah
Fadly menyampaikan, kebutuhan air bersih masih menjadi persoalan yang harus segera dicarikan solusi, terutama di sejumlah wilayah yang kerap menghadapi kondisi darurat air.
Menurutnya, pengembangan SPAM bekerja sama dengan Unand kini diarahkan tidak sebatas pembangunan sistem utama, tetapi hingga sambungan rumah. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya warga di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
Pemko Padang juga membahas rencana pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Proyek yang memiliki pagu indikatif sekitar Rp400 miliar itu masih menghadapi kendala keterbatasan lahan.
Dari kebutuhan ideal sekitar 13.000 meter persegi, lahan yang tersedia saat ini baru 8.175 meter persegi.
Fadly berharap persoalan tersebut segera mendapatkan solusi teknis sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun tetap dapat direalisasikan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Sampah Diolah Jadi Bahan Bakar
Selain air bersih, pengelolaan sampah menjadi agenda penting yang dibawa Pemko Padang dalam pertemuan tersebut. Salah satu yang didorong adalah percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF).
Fadly menekankan pentingnya perubahan pola pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pemilahan dari rumah tangga dinilai menjadi kunci agar sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir masih memiliki nilai guna.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” katanya.
Hasil pengolahan sampah melalui RDF tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh industri semen yang beroperasi di Kota Padang sebagai bahan bakar alternatif.
DED SPAM Ditargetkan Rampung Awal 2027
Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti berbagai usulan Pemko Padang melalui perencanaan teknis yang matang.
Untuk SPAM yang dikembangkan bersama Unand, penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga sambungan rumah ditargetkan rampung pada awal Januari 2027. Dengan demikian, proses lelang diharapkan dapat dilaksanakan pada Maret 2027, sementara pekerjaan fisik direncanakan berlangsung sepanjang 2027 hingga 2028.
“Untuk SPAM Unand, DED sampai sambungan rumah kita targetkan selesai awal Januari 2027. Setelah itu lelang bisa dieksekusi Maret 2027 dan pembangunan fisik sepanjang 2027-2028,” terang Maria.
Sementara untuk SPAM Gunung Pangilun, tim BPBPK akan segera melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan yang tersedia seluas 8.175 meter persegi. Kajian tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana kapasitas pembangunan dapat dioptimalkan dengan kondisi lahan yang ada.
Untuk pembangunan TPST/RDF, peninjauan ulang DED juga akan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi riil lahan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Infrastruktur Kawasan Banjir Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, penanganan kawasan terdampak banjir juga menjadi bagian penting dari koordinasi antara Pemko Padang dan BPBPK Sumbar.
Maria menjelaskan, penyusunan DED akan diarahkan pada kebutuhan infrastruktur dasar permukiman sesuai dengan lingkup program rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus dipetakan sejak awal agar tidak ada infrastruktur penting yang terlewat dalam proses penanganan.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” ujarnya.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah Pemko Padang mempercepat kesiapan program pembangunan, sekaligus memastikan dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat. (*)
