JAKARTA, POLIKATA.COM— Pemerintah Kabupaten terus mengupayakan pembangunan Sekolah Rakyat di Solok Selatan agar masyarakat mendapatkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Segala kelengkapan sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan, saat ini tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Sosial terkait dengan jadwal pembangunan.
Hal ini disampaikan langsung Bupati Solok Selatan H. Khairunas saat melakukan audiensi langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
“Alhamdulillah, seluruh persyaratan yang diminta telah kita siapkan. Lahan seluas lebih kurang 11 hektare telah tersedia dan siap dihibahkan, dokumen pendukung telah diselesaikan, proses pembersihan lahan sedang berjalan, serta pendataan calon siswa terus kita lakukan. Karena itu, kita mendorong dan berharap kepada Kementerian Sosial agar Solok Selatan dapat segera memperoleh realisasi pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Khairunas dalam pertemuan tersebut di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Saat ini pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan seluas 11,28 hektar yang berlokasi di Golden Arm Kecamatan Sangir untuk membangun sekolah tersebut. Bahkan saat ini telah dilakukan pembersihan dan penyiapan lahan (land clearing) agar lokasi tersebut dipastikan bisa untuk dibangun.
Bersamaan dengan itu, akses air bersih juga dipersiapkan agar sekolah yang juga akan memiliki kawasan tinggal bagi siswa ini layak untuk ditinggali.
Disamping itu, proses pendataan calon siswa yang akan menempuh pendidikan juga dilakukan. Mengingat untuk menjadi siswa di Sekolah Rakyat ini berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan persiapan yang sudah bisa dikatakan matang, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengharapkan Kementerian Sosial segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Besar harapan kami kiranya Kementerian Sosial dapat memberikan dukungan dan mempercepat proses pembangunan, sehingga manfaat program ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat kami,” tutupnya.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama (boarding school) gratis dari pemerintah Indonesia untuk anak dari keluarga prasejahtera dan berkekurangan. Diinisiasi di bawah Kementerian Sosial, sekolah ini menjamin seluruh biaya hidup dan pendidikan anak dari jenjang SD hingga SMA untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. (*)
